Kemarau Basah Sebabkan Harga Tembakau DIY Anjlok

Suparjo sedang mengurusi lahan tembakau miliknya di Dusun Bulungasem, Desa Selomartani, Kalasan pada Agustus. - Harian Jogja/ Fahmi Ahmad Burhan
30 September 2021 13:07 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Kemarau basah pada September ini menjadi petaka bagi para petani tembakau. Hujan yang sesekali turun merusak kualitas tanaman tembakau. 

Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DIY Djuwari mengatakan turunnya hujan selama September ini menyebabkan harga tanaman tembakau anjlok. Harga tembakau saat ini, katanya, nyaris sama dengan yang terjadi pada 2017 lalu. "Daun tembakau grade A (paling jelek), saat ini hanya laku Rp19.000 perkilo. Tahun 2017 lalu, juga sama. Penyebabnya kemarau basah," katanya, Kamis (30/9/2021). 

Saat panen akhir Juli lalu, kata Djuwari, petani sempat merasakan manisnya harga tembakau di mana grade C yang bagus sempat laku Rp50.000. Namun saat ini untuk grade C hanya dihargai Rp47.000 saja. Harga tembakau grade C hanya laku Rp25.000. "Untuk grade C seharusnya bisa laku di atas Rp70.000 perkilo," katanya. 

Djuwari mengaku, harga jual tembakau saat ini, jauh di bawah perkiraan semula. Sebelumnya BMKG sudah menyampaikan jika musim tanam tahun ini dibayangi kemarau basah. Para petani awalnya masih berharap setidaknya dapat menjual tembakau dengan harga yang lebih baik. 

Petani berharap masih bisa meraih untung dari tanaman yang sejak dulu dikenal menjadi penyumbang besar penerimaan negara ini. Jika diasumsikan satu hektare mampu menghasilkan 7 kwintal atau 700 kg tembakau, maka kerugian yang ditanggung petani sekitar Rp36 juta per hektare. Padahal di Sleman ada sekitar 700 hektare luas area tanaman tembakau. 

"Tapi kalau harganya seperti ini, jelas kami bukan rugi. Kerugiannya sangat besar. Tapi kami tidak kapok karena inilah kehidupan petani," katanya.

Saat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke IV APTI di Yogyakarta, 28-29 September 2021 lalu sejumlah petani dari berbagai daerah juga mengeluhkan hasil yang sama. Saat ini, terdapat sembilan provinsi yang memiliki area tanam tembakau. Selain DIY, Jateng dan Jatim, budidaya tembakau juga banyak terdapat di NTB, Bali, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Ketua Umum DPN APTI terpilih Soeseno mengakui, tekanan yang dirasakan terhadap industri hasil tembakau (IHT) memang semakin berat. Dan dari mata rantai IHT, mata rantai paling hulu yakni petanilah yang selamai ini paling tertekan. Baik karena cuaca yang kurang bersahabat, maupun karena faktor kebijakan pemerintah yang tidak kunjung berpihak ke petani.

Menurut Soeseno, dalam membuat kebijakan terutama cukai, pemerintah selama ini hanya memandang rokok dari sisi industri. Padahal cukai yang dikenakan terhadap rokok, akan langsung berdampak pada mata rantai tembakau sejak hulu sampai hilir. Mulai dari budidaya tanaman tembakau hingga pemasaran rokok, yang di dalamnya ada unsur petani, buruh dan karyawan pabrik.

“Dampak kebijakan cukai pada akhirnya sampai ke petani. Cukai naik akan mendorong kenaikan harga rokok. Harga rokok kemudian akan menyebabkan prevalensi merokok turun sehingga serapan tembakau dari petani juga turun," katanya.

Rencana kenaikan cukai pada tahun depan akan menurunkan peredaran rokok hingga 10% atau 34 miliar batang dari 340 miliar batang produksi pabrik. Kalau 1 batang rokok butuh 1 gram tembakau, berarti akan ada 34.000 ton tembakau yang tidak akan terserap. "Kalau 1 hektare lahan menghasilkan 1 ton tembakau, berarti akan ada 34.000 hektar area tanam yang tembakau hasil panennya tidak terbeli,” kata Seno.

Soeseno mengaku persoalan cukai menjadi keluhan para petani tembakau setiap tahun. Setiap tahun pula, para petani dan asosiasi menyampaikan protes dan meminta agar pemerintah lebih bijak dalam menentukan tarif cukai, dengan melakukan kajian menyeluruh melibatkan dan mendengarkan suara dari seluruh stakeholder terutama petani sebagai subyek utama.