Pusdalops BPBD DIY Gelar Pelatihan Manajemen Komunikasi Bencana

Pusdalops BPBD DIY menggelar Pelatihan Managemen Komunikasi Bencana Kasus Merapi dan Pelatihan Teknis Pengoperasian Mobil Komunikasi di Sekretariat RAPI Sleman, Kompleks Stadion Maguwoharjo, Depok, Kamis (7/10/2021). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
08 Oktober 2021 07:37 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Pusdalops BPBD DIY menggelar Pelatihan Managemen Komunikasi Bencana Kasus Merapi dan Pelatihan Teknis Pengoperasian Mobil Komunikasi di Sekretariat RAPI Sleman, Kompleks Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, Kamis (7/10/2021).

Selain anggota RAPI, kegiatan tersebut juga diikuti anggota Core ORARI Sleman dan komunitas sukarelawan lainnya di DIY.

"Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menginisiasi terbentuknya standar operasional prosedur (SOP) klaster komunikasi kebencanaan. Ini untuk kebutuhan regulasi agar menjadi sebuah Pergub untuk kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana," kata Supervisor Komunikasi Pusdalop BPBD DIY Indrayanto di sela kegiatan.

Menurut Indra, pembentukan klaster komunikasi ini sudah diinsiasi sejak tiga tahun lalu. Secara tekhnis, Pusdalop menyiapkan peran relawan komunkasi di lapangan saat terjadi bencana. "Kami coba mendetailkan dalam teknis peran relawan di lapangan. Polanya seperti apa yang diterapkan Posko saat bencana terjadi," katanya.

Sukarelawan akan bertukar sumber daya untuk mencukupi kebutuhan teknis di lapangan dan membackup sistem komunikasi kebencanaan. "Pusdalop punya apa? ORARI punya apa? RAPI punya apa? Nanti bisa dikolaborasikan untuk kebutuhan komunikasi saat bencana," kata Indra.

Jika peralatannya sudah ada, kata Indra, sumber dayanya harus dikelola. Pemetaan dan penempatan masing-masing sumber daya dan pergerakannya dibakukan dalam sebuah SOP teknis. Dengan begitu, saat terjadi bencana, sumber daya relawan bisa langsung melakukan peran masing-masing.

"Apakah nanti berada di bawah kendali Pusdalop atau di mana, SOP teknis ini yang kami godok. Ini pertemuan kedua, sebelumnya sudah dilakukan pada Februari lalu. Dengan adanya SOP ini nanti relawan tinggal bekerja sesuai pos dan penempatannya," papar Indra.

Baik ORARI maupun RAPI menjadi pendukung utama di klaster komunikasi yang fungsinya menyediakan fasilitas komunikasi. Bukan menjadi unit responder, tetapi respondernya hanya berbasis komunkasi. "Misalnya SAR kekurangan komunikasi, unit ini yang menyambungkan dan menyediakan. Apakah sistem radio atau digital. Pelakunya tetap SAR," katanya.

Pusdalop menjadi pusat informasi dan data. Semua informasi dan data masuk ke Pusdalop sebelum didistribusikan ke masyarakat. Laporan yang masuk pun sudah harus melalui proses validasi dan verifikasi lapangan. Hal ini untuk menangkal adanya hoaks. "Nah di sini ORARI dan RAPI bisa mendukung klaster komunikasi kebencanaan. Mereka punya kemampuan komunikasi dan menyediakan informasi yang baik," katanya.

Indra mencontohkan bencana gempa Palu yang menyebabkan fasilitas internet dan seluler tidak berfungsi, maka radio analog yang menjadi informasi utama terkait kondisi yang terjadi. "Satu-satunya komponen untuk memperkuat komunikasi ini adalah Commob, mobil komunikasi. Misalnya erupsi Merapi besar dan memutus jaringan komunikasi di lereng Merapi, kami andalkan Commob," katanya.

Pengoperasiaan Commob sebagai Posko Utama, kata Indra, tidak cukup dikerjakan tiga orang. Ini membutuhkan banyak sumber daya, minimal sembilan orang. Mereka menyebar luaskan informasi dan pendataan terkait kebencanaan. "Commob ini menunjang komunikasi kebencanaan saat jaringan komunikasi digital hilang. Dan ini yang kami ajarkan kepada RAPI dan ORARI," katanya.

Ketua RAPI Sleman Untung Sukaryadi mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota RAPI dan ORARI dalam meningkatkan kompetensi komunikasi. Komunikasi dengan frekuensi radio, bisa lebih cepat tersampaikan dibandingkan alat komunikasi lainnya.

"Saat terjadi bencana, informasi yang lebih awal yang disampaikan akan mampu menanggulangi bencana dan menekan terjadinya korban," katanya.

Komunikasi RAPI dan ORARI, lanjut Untung, dalam menggunakan komunikasi radio harus bertanggungjawab dengan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, proses verifikasi dan validasi data di lapangan tetap dilakukan. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Info harus akurat dulu. Kami memiliki tim reaksi cepat untuk mencari kebenaran informasi," kata Untung.

Fungsi RAPI dan ORARI, ujar mantan Kepala Dinas Sosial DIY ini, tidak hanya menfasilitasi informasi bencana alam tetapi juga non alam. Frekuensi radio di masa pandemi Covid-19, juga menjadi kanal informasi dan sosialisasi terkait program pemerintah. "Misalnya soal vaksinasi, kami sosialisasikan kepada masyarakat. Bergitu juga untuk mengingatkan protokol kesehatan," kata Untung.

Untung mengapresiai tujuan pelatihan untuk pembentukan SOP teknis klaster komunikasi kebencanaan. Sebab, menyampaikan komunikasi kebencanaan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Jika terjadi kesalahan komunikasi, justru menimbulkan persoalan lain. "Oleh karenanya, peningkatan kompetensi dan kapasitas relawan RAPI dan ORARI dalam kebencaaan juga perlu dilakukan untuk mendukung langkah-langkah taktis saat terjadi bencana," kata Untung.