Satu Mahasiswa UGM Peserta Aksi 10 November Masih Ditahan Polda DIY, Statusnya Saksi
Polda DIY masih mengamankan satu mahasiswa UGM terkait demo 10 November 2026. Statusnya masih saksi dan menjalani pemeriksaan.
Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo. /Harian Jogja-Catur Dwi Janati.
Harianjogja.com, BANTUL - Sebagai perwakilan rakyat, setiap anggota DPRD Bantul menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Meski pandemi sekalipun, fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terus dijalankan DPRD dengan optimal.
Berbagai fungsi tersebut juga dilakukan oleh sang nahkoda dewan perwakilan rakyat Bantul, Hanung Raharjo. Sebagai Ketua DPRD Bantul periode 2019-2024, Hanung memiliki peranan penting dalam memastikan semua fungsi DPRD diterapkan oleh semua anggota dan mampu berjalan baik untuk kepentingan masyarakat.
"Memang di fungsi pengawasan pimpinan juga sebagai alat kelengkapan memonitoring atau mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satunya ketika kita cek lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan di APBD," terangnya pada Kamis (21/10/2021).
Hanung juga memiliki peranan penting untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, mulai dari pelatihan-pelatihan hingga berbagai pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah diajukan. "Walaupun tidak berbarengan dari teman-teman komisi, kita pun melakukan fungsi pengawasan," ujarnya.
Tak jarang Hanung menemui program atau pembangunan yang dijalankan pemerintah tak sesuai dengan spesifikasi atau rencana yang diajukan. Hal itu tentu dapat merugikan masyarakat. "Ada beberapa kali, langsung kita peringatkan secara lisan maupun tertulis. Ketiika sudah ditindaklanjuti kembali ya sudah," tandasnya.
Tak hanya punya peranan penting mengawasi jalannya pemerintahan, Hanung sebagai pimpinan DPRD Bantul juga harus memastikan fungsi legislasi berjalan baik. Di antaranya pembuatan perda setiap tahunnya. "Setiap tahun kita bisa lebih dari Perda yang kita buat untuk kepentingan masyarakat," terangnya.
Pada Agustus ini saja setidaknya enam Perda telah dibuat. Di antaranya Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Perda tentang penyelenggaraan menara telokomunimasi bersama hingga perubahan atas Perda tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi penganggaran Hanung terus berupaya mengoptimalkan serapan anggaran agar dapat memberikan porsi terbanyak untuk kepentingan masyarakat. "Yang jelas adalah pertama skala priotitas apa yang dilakukan dinas, kemudian skala prioritas penggunaan anggaran termonitor dan tersaji dengan baik atau pun terbuka. Kemudian dalam pelaksaannya disesuaikan dengan anggaran yang ada tidak dilebihkan atau dibesarkan," tegasnya.
Hanung juga menegaskan bahwa program yang dilakukan pemerintah harus tepat sasaran, tepat programnya dan tepat guna bagi masyarakat. "Untuk tahun ini penanganan Covid-19. Untuk tahun depan pemulihan ekonomi untuk pasca Covid seperti kegiatan peningkatan sarana prasarana dan pelatihan bagi pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional, pedagang kecil," ujarnya.
Kendati pandemi, Hanung sebagai nahkoda utama DPRD Bantul terus berusaha semaksimal mungkin agar beragam fungsi DPRD dapat dijalankan dengan baik oleh kolega-koleganya. "Adanya pandemi tidak mengurangi semangat kami dalam bekerja dalam melakuka tugas. Yanh terpenting kita sama-sama berusaha agar pandemi ini segera berakhir. Terpenting kedepannya masyarakat Bantul ini pasca pandemi bisa bangkit seperti sedia kala," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda DIY masih mengamankan satu mahasiswa UGM terkait demo 10 November 2026. Statusnya masih saksi dan menjalani pemeriksaan.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
DLH Kota Jogja mencatat 323,26 ton sampah dari lima sungai selama Januari-Oktober 2026. Sungai Code menjadi penyumbang terbesar.
Presiden Prabowo menghadiri KTT ASEAN-Australia ke-6 di Manila, Filipina, sebagai bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-49 pada 14–17 November 2026.
BPS mencatat harga cabai merah nasional Rp73.743 per kg pada minggu kedua November 2026, sedangkan cabai rawit mencapai Rp83.643 per kg.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.