Petani Gunungkidul Kesulitan Dapat Pupuk Bersubsidi, Kinerja Pokja Pengawasan Disorot

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Distribusi pupuk bersubsidi di Gunungkidul masih bermasalah hingga sekarang. Pokja pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten diminta mengoptimalkan pengawasan sehingga masalah penyaluran bisa efektif dan tepat sasaran.

Salah satu keluhan disuarakan oleh Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S. Menurut dia, permasalah distribusi pupuk bersubsidi merupakan hal klasik karena terus disuarakan oleh petani. “Saya sering mendapatkan keluhan dari para petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk dan distribusinya tidak merata,” kata Ery, Minggu (28/11/2021).

Dia berharap kepada pemkab untuk turun tangan dan bergerak cepat mengatasi permasalahan ini. Terlebih lagi, sambung Ery, pada saat sekarang petani sudah memasuki masa pemupukan di masa pemeliharaan tanaman. “Petani harus mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Kalau yang mudah hanya di pupuk non subsidi, tentunya harganya lebih mahal sehingga petani harus mengeluarkan biaya pemeliharaan yang lebih,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Jumiran, yang juga anggota DPRD Gunungkidul. Ia pun mempertanyakan kinerja dari satgas pupuk karena masalah distribusi masih ada kendala hingga sekarang.

BACA JUGA: Simak! 5 Hal yang Perlu Diketahui soal Varian Covid-19 Omicron

Dia mengungkapkan ada beberapa kendala seperti adanya kelangkaan di kalangan petani. Kondisi ini berbeda dengan klaim dari pemkab yang menyatakan kuota pupuk bersubsidi masih tersedia.

Selain itu, kuota penerimaan juga sering dikeluhkan petani karena antara kebutuhan dengan jatah diberikan tidak sama. “Seringkali tidak sinkron karena yang diberikan lebih sedikit ketimbang yang dibutuhkan petani, meski pengambilannya sudah lewat kartu tani,” ungkapnya.

Jumiran pun berharap kepada satgas pupuk kabupaten untuk meningkatkan pengawasan agar distribusi ke petani dapat tepat sasaran. “Keberadaan satgas penting untuk memastikan penyaluran bisa sampai tujuan sehingga tidak ada lagi petani yang mengeluh adanya kelangkaan,” katanya.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan, untuk pengawasan pupuk bersubsidi sudah ada. Namun demikian, ia mengungkapkan bentuknya bukan satgas, namun pokja pengawasan pupuk dan pestisida.

“Sudah melaksanakan monitoring dan pengawasan di lapangan untuk mengurang hal-hal yang menghambat dalam pendistribusian,” katanya.

Raharjo mengungkapkan, proses distribusi pupuk bersubsidi terus dilakukan. Adapun penyerapannya, urea sudah mencapai 59,89% dari kuota. Pupuk NPK Phonska terserap 93,79%, SP36 terealisasi 38,93%, ZA terserap 31,78% dan pupuk organic 7,75%.

“Ini data sampai 17 November dan kalau sekarang serapannya bisa bertambah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News