Pencegahan, Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Menular Kini Lebih Sistemetis

DPRD Kabupaten Sleman mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan perda ini menitiktekankan pada penanganan, pencegahan dan eradikasi terhadap penyakit menular.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular, dr. Raudi Akmal mengatakan lahirnya perda ini untuk mengawal bagaimana proses terhadap pencegahan dan penanganan penyakit menular ini disahkan melalui Perda.

"Jadi lebih terstruktur penangannya baik secara medis maupun non medis," kata Raudi, Senin (29/11/2021).

Dia menjelaskan, secara medis bagaimana cara mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan penyakit menular tersebut, termasuk cara dan penanganannya diatur dalam perda tersebut.

Adapun secara nonmedis, kata dia, penanganan penyakit menular ini diatur tugas dan fungsi masing-masing perangkat di pemerintah daerah. Misalnya proses pemakaman korban dan tugas serta fungsi aparat di RT/RW.

"Jadi perda ini lahir mengatur agar baik pemerintah maupun masyarakat bisa menjalankan suatu sistem kegawatdaruratan secara sistematis," kata Ketua DPD PAN Sleman ini.

Dengan demikian, maka diperlukan semacam Crisis Center of Disease (Pusat Pengendalian Penyakit Menular) di Sleman sebagai pemandu untuk menginstruksikan semua komponen melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular di Bumi Sembada.

"Keberadaan Pusat Pengendalian Penyakit Menular ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi semua penyakit menular yang saat ini masih sulit dikendalikan serta manajemen risiko ketika hadirnya penyakit menular baru," ujar Raudi.

Instansi ini nantinya memiliki kapasitas untuk penelitian dengan tujuan menanggulangi dan mengendalikan wabah. Kegiatan utamaya adalah mengamati berbagai sinyal yang kemudian berpotensi outbreak.

Dengan begitu, saat sewaktu-waktu sinyal wabah itu aktif, seluruh perangkat pemerintahan bisa bergerak secara cepat, tepat dan terorganisir dalam merespon kehadiran penyakit menular. Secara umum, penyakit menular dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah dan penyakit menular yang tidak berpotensi menjadi wabah. Level wabah bisa meningkat menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila suatu wabah yang telah dieliminasi, muncul kembali.

Dengan situasi seperti ini, maka harus ada regulasi dan instansi yang mengatur dan memiliki wewenang untuk memberikan sinyal pembeda bagaimana suatu keadaan dinyatakan normal dan berpotensi wabah.

Hal ini berguna untuk merespons keadaan yang luar biasa seperti wabah, sehingga ketika situasi penyebaran penyakit menular hadir, mobilisasi resource bisa lebih cepat. Lembaga tersebut juga memiliki kejelasan tugas dan wewenang termasuk sumber daya manusia yang terlibat serta sistem kerjanya. Kejelasan lembaga ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan keberadaannya benar-benar menjadi solusi untuk mengelola persoalan penyakit menular di Sleman.

Raudi mengatakan, pusat pengendalian penyakit menular ini nantinya berfungsi sebagai pusat penelitian untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan informasi kesehatan, penelitian dan mempromosikan kesehatan dengan dinas kesehatan kabupaten serta organisasi lainnya. Lembaga ini memfokuskan perhatiannya pada perkembangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, patogen bawaan makanan, kesehatan lingkungan, dan pendidikan untuk mewujudkan Sleman yang sehat.

“Diharapkan penyakit menular yang ada maupun yang akan muncul tidak memakan banyak korban atau berubah menjadi wabah,” kata dia. (Adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News