Waduh! Jumlah Warga Miskin di Kota Jogja Makin Banyak, Ini Datanya

Harianjogja.com, JOGJA-- Pemerintah Kota Jogja mencatat angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19 sejak 2019 hingga 2020 lalu naik dengan angka 0,4 persen. Meski diklaim lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah DIY, jajaran instansi terkait diminta untuk memaksimalkan upaya menekan angka kemiskinan pada 2022 mendatang.

"2019 ke 2020 angka kemiskinan di Kota Jogja naik 0,4 persen. Jumlah itu cukup kecil dibanding kabupaten lain yang bisa mencapai 1-2 persen saat pandemi kemarin. Kalau tahun ini [2021] belum terhitung," Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, Jumat (17/12/2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jogja kenaikan jumlah penduduk miskin di wilayah setempat pada 2019 ke 2020 ada sebanyak 3.000 penduduk. Pada 2019, BPS mencatat ada sebanyak 29.000 penduduk miskin di Kota Jogja, jumlahnya kemudian meningkat menjadi 32.000 pada 2020 lalu.

BACA JUGA: Viral Video Keji Pembunuhan Anjing, Pelatih PSS Sleman Janjikan Bonus bagi yang Tahu Pelakunya

Heore menjelaskan kemiskinan tetap saja terjadi walau di lingkup wilayah kota. Sehingga banyak upaya yang sudah dilakukan pihaknya untuk menekan angka kemiskinannya. "Kalau kemiskinan itu kan tetap ada. Memang di saat pandemi Covid-19 ini kecepatan pengentasan kemiskinan tidak secepat waktu normal," katanya.

Heroe tak menampik kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi pada warga yang sebelumnya berhasil keluar dari status miskin dan kembali miskin karena dampak Covid-19. Namun ada juga yang berhasil keluar dan tidak miskin lagi. "Ini memang, tren yang terlihat masih cukup baik. Ada penurunan juga, tapi juga tidak banyak," katanya.

Pihaknya juga meminta kepada Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) yang tersebar di Kelurahan dan Kemantren untuk mengenali warga miskin yang perlu didorong apakah lebih baik dipekerjakan atau membuka usaha. Sehingga bantuan dari pemerintah itu tidak menjadi ketergantungan masyarakat.

"Bantuan yang digelontorkan sebelum pandemi atau saat pandemi adalah untuk memperkuat kebutuhan orang dan mencukupi kebutuhan mereka. Jika nanti bantuan dihentikan apakah bisa membuat mandiri masyarakat, tentu belum. Maka TKPK harus mengenali masyarakat yang ada wilayahnya untuk diberikan bantuan," kata Heroe.

Heroe menjelaskan bahwa sebelum pandemi tepatnya pada 2019 lalu, pihaknya menganggarkan sebanyak Rp135 miliar untuk program pengentasan kemiskinan di kota pelajar. Jumlah sasarannya yang menerima sekitar 30 ribu jiwa.

"Kembali lagi dengan rencana program itu tadi. Artinya harus bisa berinovasi lebih, agar program yang disiapkan tepat sasaran. Jangan dipaksa, orang yang tidak bisa berjualan misalnya, diberi pelatihan berjualan, tapi diarahkan untuk kegiatan atau disesuaikan dengan keterampilan dia," kata dia.

Mantri Pamong Praja Tegalrejo, Agus Antariksa menjelaskan bahwa wilayahnya masuk dalam kemantren yang masih banyak tingkat kemiskinannya. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan itu dilakukan juga dengan kerjasama dengan instansi lain.

"Memang angka kemiskinan di wilayah ini cukup besar. TKPK juga sudah meyiapkan banyak program, tentunya selain kerjasama dengan pemerintah ada juga CSR dari lembaga atau instansi lainnya. Sejauh ini kami masih berupaya menekan angka kemiskinan di sini," kata Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News