Olah Sampah Jadi Energi, Pekerja GO-SARI Kini Dilindungi BPJamsostek
Program GO-SARI mengolah sampah menjadi energi sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kini para pekerjanya mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaa
Ilustrasi jalan tol./Pixabay
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah warga penerima ganti rugi Tol Jogja Bawen di Banyurejo, Tempel, Sleman, kesulitan mencari tanah pengganti karena harga tanah sudah mahal, dari awalnya Rp500.000 per meter persegi menjadi Rp2 juta. Pemerintah Kalurahan (Desa) Banyurejo menganggap harga tanah naik karena banyak warga yang enggan melepas tanah mereka.
Sejumlah warga Gangsiran, Banyurejo, mengeluhkan tingginya harga lahan pengganti di sekitar Banyurejo setelah proses pembayaran pembangunan jalan tol Jogja-Bawen dimulai.
BACA JUGA: Lahan Tol Jogja Bawen Dibersihkan Bulan Depan, Dimulai dari Tirtoadi
Nasyiah kehilangan lahan pekarangan sekitar 1.000 meter persegi untuk proyek tol dan menerima miliaran rupiah, sedangkan Murih menerima ganti rugi untuk 200 meter persegi dari 900 meter persegi lahan miliknya. Ia menerima ratusan juta rupiah.
“Tapi sampai saat ini saya belum dapat lahan pengganti. Harganya malah naik, kalau sebelumnya biasa Rp500.000 per meter saat ini bisa sampai Rp2 juta per meter. Pusing saya,” kata Murih.
Dia berharap, pemerintah bisa membantu menekan harga tanah yang mulai tak terkendali. Jika harga tanah naik drastis, warga yang tergusur tol tidak memiliki keuntungan meskipun sudah kehilangan lahan untuk pembangunan jalan. “Ya kalau harga tanah tinggi sesuai yang diterima kami, terus untuk bangun rumahnya dari mana? Nilai historis rumah itu kan tidak bisa dinilai oleh rupiah,” katanya.
Sukamto, warga Desa Banyurejo lainnya, mengaku belum mendapatkan calon lahan pengganti untuk tanahnya yang tergusur Tol Jogja Bawen. Sukamto enggan menyebut uang ganti rugi yang dia terima akibat pembangunan jalan tol tersebut.
“Saya masih kesulitan mencari lahan pengganti. Luas lahan sawah saya yang terdampak sekitar 1.000 meter persegi,” katanya.
Lurah Banyurejo Saparjo mengatakan naiknya harga tanah di wilayah Banyurejo masih wajar. Kenaikan itu akibat hukum pasar. Pemerintah, lanjutnya tidak bisa melakukan intervensi karena jual beli lahan merupakan urusan masing-masing individu.
Kenaikan harga tanah di Banyurejo, lanjut dia, juga terjadi karena banyak warga yang juga enggan untuk menjual lahannya. Kondisi tersebut sedikit banyak bisa memengaruhi kenaikan harga karena lahan yang dijual pemiliknya menjadi terbatas.
BACA JUGA: Dihuni 8 Keluarga, Kampung Ini Bakal Dikepung Tol Jogja Solo & Sungai
“Misalnya kalau ada satu lahan yang dicari tiga sampai empat orang, ya otomatis ada tawar menawar dan kenaikan harga. Itu hukum pasar, kami tidak bisa mengintervensi karena urusan orang per orang,” kata Saparjo.
Dia berharap warga terdampak tidak hanya mencari lahan pengganti di wilayah Banyurejo. Mereka bisa membeli lahan di luar Desa Banyurejo yang harganya masih terbilang murah. Bisa di Tambakrejo maupun wilayah Kulonprogo yang jauh dari Tol Jogja Bawen. “Ya itu salah satu strateginya agar warga bisa kembali membeli tanah,” harap Saparjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program GO-SARI mengolah sampah menjadi energi sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kini para pekerjanya mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaa
Menhut Raja Juli Antoni memperkuat operasi karhutla Kalsel dengan tambahan armada water bombing dan helikopter dari Riau.
Enam pamong kalurahan ikut Pilur Gunungkidul 2026. Mereka wajib mundur dari jabatan jika ditetapkan sebagai calon lurah pada 8 September.
Bromo kembali dibuka untuk wisatawan dengan kuota 2.752 orang per hari. Menpar mengingatkan pengunjung menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran.
Bansos Agustus 2026 diprioritaskan bagi Desil 1-4. Simak daftar PKH, BPNT, PBI-JK, dan ATENSI beserta batas desilnya.
Bendera Merah Putih sepanjang 481 meter dibentangkan di Pantai Parangtritis hingga Parangkusumo Bantul dalam peringatan HUT ke-81 RI.