Kinerja Pendapatan dan Belanja APBN di DIY Serta Sinergi Kemenkeu Satu untuk UMKM

JOGJA—Sesuai dengan amanat dari Menteri Keuangan bahwa Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) harus dapat mencerminkan kondisi perekonomian di daerah, untuk itu dalam setiap rapat ALCo dibahas mengenai kinerja pendapatan dan belanja APBN maupun APBD serta informasi current issues regional yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian regional.

Hal ini tercermin dalam Rapat ALCo edisi Maret 2022 yang diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta serta BDK Yogyakarta (22/3/2022).

Kinerja pendapatan sampai dengan Februari 2022 sesuai dengan I-Account wilayah DIY sebesar Rp 877,58 miliar atau naik sebesar Rp 196,14 miliar (28,78 persen) sedangkan untuk kinerja belanja negara tercapai sebesar Rp 1,36 triliun atau turun sebesar 6,54 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.

“Penurunan belanja ini disumbang dari belanja Kementerian/Lembaga yang disebabkan oleh keterlambatan juknis kegiatan, Automatic Adjustment dari Eselon I dan tanda blokir yang masih menunggu arahan dari Eselon I K/L” tutur Arif Wibawa, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY.

Akselerasi belanja triwulan I, menggalakkan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), monev satker PNBP dan BLU serta sosialisasi tata cara revisi, standar biaya dan modul SAKTI untuk kualitas pemahaman SDM dan capaian output adalah beberapa langkah strategis untuk mendorong realisasi belanja K/L tambah Arif.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara khususnya perpajakan, Yoyok Satiotomo Kepala Kanwil DJP DIY menambahkan bahwa walaupun perpajakan mengalami kenaikan namun masih menghadapi tantangan di tahun 2022 diantaranya kondisi yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi, berkembangnya ekonomi digital sehingga diperlukan peraturan dan sistem data untuk menggali potensi perpajakan, kurangnya detil basis data perpajakan (ILAP) dan masih kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak.

Untuk itu diperlukan strategi pengamanan penerimaan perpajakan berupa intensifikasi, ekstensifikasi, penegakan hukum, program pengungkapan sukarela, daftar sasaran pengawasan bersama (DSPB) dengan pemda serta joint program dengan bea cukai untuk wajib pajak di kawasan berikat, lanjut Yoyok.

Di samping memotret kinerja pendapatan dan belanja negara, ALCo juga mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergi Kemenkeu Satu di tingkat regional. Selama ini masing-masing unit Eselon I telah memiliki program pemberdayaan UMKM seperti Kanwil DJP DIY melalui Bussiness Development Services (BDS), KPPBC Yogyakarta melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM), KPKNL Yogyakarta dengan Kedai Lelang UMKM (laman lelang.go.id) serta pembinaan KUBE Batik Lendah Kulonprogo oleh kanwil DJPb DIY.

Ke depan, untuk mewujudkan sinergitas Kemenkeu Satu untuk pemberdayaan UMKM di DIY, maka telah digagas pembangunan Rumah Pemasaran UMKM/Ultra Mikro yang dimotori oleh Kanwil DJPb DIY dimana tempat tersebut nantinya akan  digunakan untuk pembinaan, pengembangan usaha dan pemasaran produk UMKM binaan unit Eselon I Kemenkeu di DIY.

Unggul Kusalawan Respatiadi, Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyambut baik inisiasi pembangunan Rumah Pemasaran UMKM ini dengan mengatakan siap berkontribusi melalui dukungan pembinaan memanfaatkan jejaringnya dengan Kemenparekraf maupun PKN STAN. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News