Klinik Rumah Swadaya, Soluasi Gratis Konsultasi Bangun Rumah di DIY dan Jawa Tengah

Harianjogja.com, JOGJA—Masyarakat DIY dan Jawa Tengah kini bisa mengakses jasa konsultasi rumah atau bangunan secara gratis.

BACA JUGA: Hasil G20 di Jogja: Sampah Plastik Masuk Siklus Ekonomi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan Klinik Rumah Swadaya (KRS). Sebagai pilot project, ada empat tempat sebagai percontohan di Indonesia, DIY-Jateng menjadi salah satunya.

Pejabat Fungsional Rekayasa Muda Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dimas Hastama Nugraha, mengatakan layanan KRS memberikan bantuan teknis agar masyarakat mengetahui cara membuat rumah yang baik, mulai dari perencanaan sampai pengembangan.

Dalam perencanaan, masyarakat bisa mengonsultasikan desain rumah dengan kondisi tanah yang dimiliki. Termasuk juga dalam hal konstruksi, cara memilih, dan memasang bahan yang berkualitas. Tidak luput pula rekomendasi pemasangan perangkat penting seperti sanitasi, ruang ventilasi, dan lainnya.

“Kami juga bisa memberikan trik cara mengawasi pekerjaan rumah seperti apa. Semua ini agar masyarakat memiliki rumah yang layak huni, dari sisi kualitas dan lainnya,” kata Dimas dalam Jumpa Pers KRS di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Jogja, Umbulharjo, Jogja, Kamis (24/3/2022).

Masyarakat bisa mengakses layanan ini secara daring melalui www.krs.perumahan.pu.go.id atau secara luring di kantor KRS yang beralamat di Jalan Laksda Adisudjipto Nomor 165 Jogja. Layanan ini utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Tim KRS, Sekar, mengatakan agar bisa memberikan solusi, termasuk efisiensi biaya, KRS bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal arsitektur dengan UGM, pembiayaan dengan Bank BTN.

“Sejak KRS dirilis pada 10 Maret 2022, masyarakat sudah mengakses secara daring. Sudah ada 54 pertanyaan yang masuk,” kata Sekar.

“Klinik sejenis KRS sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi banyak yang mati suri. Akar masalahnya adalah sosialisasi yang kurang masif. Sehingga kini kami gencar sosialisasi, termasuk semoga ke depan bisa membuat agen KRS di wilayah-wilayah.”

KRS juga bisa membantu masyarakat seiring dengan akan berubahnya izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). PBG perlu melampirkan desain dan lainnya. Di KRS sudah ada beberapa contoh yang bisa memudahkan masyarakat mengurus itu.

BACA JUGA: Tradisi Padusan, Wisata Gunungkidul Tetap Dibuka

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan, mengatakan, KRS bisa menjadi pengingat tragedi gempa Jogja 2006.

“Masyarakat perlu mengingat apabila DIY memiliki potensi gempa, sehingga perlu memiliki rumah yang layak huni,” katanya.

“Lantaran susah membuat rumah baru karena keterbatasan lahan di Kota Jogja, layanan KRS bisa dipakai dalam hal perawatan dan pengembangan rumah untuk warga Kota Jogja.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News