Propam Turun Awasi Larangan Vape bagi Personel Polres Gunungkidul
Polres Gunungkidul menerapkan larangan vape bagi anggota Polri dan ASN. Seksi Propam ditugaskan mengawasi dan menindak pelanggaran.
Ilustrasi. /ANTARA FOTO-Aloysius Jarot Nugroho
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan Gunungkidul memastikan kesiapannya untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka secara penuh. Meski demikian, pelaksanaannya masih menunggu kebijakan dari bupati berkaitan dengan pemberlakukan PPKM.
Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Winarno mengatakan hingga sekarang sekolah tatap muka masih terbatas, yakni sebesar 50% dari kapasitas di kelas. Meski demikian, ada wacana untuk mengembalikan pembelajaran tatap muka secara penuh.
“Gunungkidul tidak ada masalah kalau dikembalikan ke tatap muka 100%,” kata Winarno, Jumat (25/3/2022). Kesiapan menggelar tatap muka secara penuh tidak lepas dari perkembangan penularan kasus Corona.
Dia menilai temuan kasus sudah jauh menurun dan dalam satu minggu terakhir tidak ada laporan kasus dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran secara daring. “Memang tidak ada temuan kasus di sekolah,” katanya.
Meski demikian, kepastian pembelajaran tatap muka sangat bergantung dengan kebijakan dari bupati. Hingga sekarang, dinas pendidikan masih menunggu instruksi bupati tentang PPKM yang dijadikan acuan pelaksanaan di sekolah. “Intinya kami siap kalau sekolah dikembalikan ke tatap muka secara penuh,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polres Gunungkidul menerapkan larangan vape bagi anggota Polri dan ASN. Seksi Propam ditugaskan mengawasi dan menindak pelanggaran.
Prancis menuding Iran menyerang sistem kulkas di 700 waralaba, termasuk Carrefour dan Monoprix. Paris menyiapkan sanksi melalui Uni Eropa.
Enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden mengajukan perlindungan ke LPSK. Permohonan ditelaah sejak 6 November 2026.
KAI Daop 6 mengimbau penumpang dari Stasiun Yogyakarta datang lebih awal pada 10 November 2026 untuk mengantisipasi kepadatan akibat aksi mahasiswa.
PKB mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tarif Rp0 pencatatan hak cipta berlaku untuk 19 jenis karya. Aldo Sianturi mengingatkan pentingnya literasi dan pengelolaan hak kreator.