Aksi Bersama Turunkan Angka Stunting Membuahkan Hasil

Harianjogja.com, SLEMAN– Aksi bersama mencegah stunting yang melibatkan pemerintah pusat, daerah serta lembaga masyarakat dan pihak swasta membuahkan hasil. Kerjasama ini berhasil menurunkan angka stunting pada sejumlah daerah di Indonesia.

Direktur Executive Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG) Widya Leksmanawati mengatakan hasil intervensi HIPPG terkait penanganan stunting di beberapa daerah mampu menurunkan kasus stunting. Dalam melakukan intervensi penanganan stunting, HIPPG bekerja sama dengan lintas sektoral baik pemerintah maupun swasta turut andil dan peduli dalam upaya menekan angka stunting.

"Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS) pilot project ini pada enam bulan pertama akan memberikan beberapa sumber protein hewani, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur. Keberhasilan dari pilot project yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia," ungkap Widya melalui rilis yang diterima Harian Jogja, Selasa (5/4/2022).

Ia mengatakan saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan. Meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting. "Setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project," katanya.

Baca juga: Kasus Menurun, Stunting Masih Menjadi Pekerjaan Rumah untuk Pemkab Sleman

Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budiono Subambang berharap program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting. "Di antara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat untuk pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial," imbuh Budiono.

Ia menambahkan, penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota hingga pemerintah desa. Mereka yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa Paudah menegaskan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak. "Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya," tambah Paudah.

Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo memaparkan Kabupaten Tulungagung mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting. Pemkab Tulungagung juga mengalami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting.

"Kami juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting. Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting di Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%," katanya.

Dia mengakui penurunan stunting di Tulungagung juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk. "Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan," jelas Gatut.

Senada dengan Gatut Sunu, Sutimin, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan Pemkab Kotawaringin Timur melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli stunting.

"Perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar locus stunting, melalui program CSR nya memberikan pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi anak. Hal ini membuktikan seluruh pihak memiliki peran dan keterlibatan yang strategis termasuk dari sisi korporasi," jelas Sutimin. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News