Kulonprogo Terima Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan atas Komitmennya dalam pemenuhan cakupan UHC tahun 2022. Pasalnya angka cakupan UHC atau Universal Health Coverage mencapai lebih dari 95 persen dari total penduduk yang ada di Kulonprogo.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih, menerangkan penghargaan ini diberikan lantaran Pemkab Kulonprogo mampu mencapai cakupan semesta atau UHC. Per 1 Juni 2022 cakupan UHC Kulonprogo berada di angka 95,46 persen. Dari total 442.874 penduduk Kulonprogo, sebanyak 422.762 jiwa telah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari Pemkab Kulonprogo untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya," terangnya pada Rabu (22/6/2022).

BACA JUGA: Menteri BUMN Erick Thohir Ingin Bandara YIA Jadi Etalase Kebudayaan

Diterangkan Dwi, Berdasarkan PERPRES 18/2020 tentang RPJMN, pemerintah menargetkan cakupan penduduk yang mempunyai perlindungan jaminan kesehatan melalui program JKN minimal 98 persen di tahun 2024 nanti. Hingga 1 Juni 2022 jumlah kepesertaan program JKN secara nasional sebanyak 241.975.952 jiwa dari total penduduk sebanyak 273.879.750 atau setara dengan 88,35 persen.

Bila ditarik ke lingkup provinsi, Pemda DIY menjadi satu dari 13 provinsi yang telah mencapai cakupan UHC di Indonesia. "Jadi Kulonprogo ini jauh di atas angka nasional. Untuk DIY jumlah kepesertaan program JKN sebanyak 3.527.826 jiwa dari jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 95,93 persen," tuturnya.

"Kami sangat mengapresiasi atas upaya dan keberhasilan yang diraih oleh DIY khususnya Kabupaten Kulonprogo, karena untuk mencapai UHC ini bukan hal yang mudah. Diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mendorong seluruh segmen masyarakat itu terdaftar atau mendaftarkan ke dalam program JKN," ujarnya.

Penjabat Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana, menginginkan cakupan UHC di Kulonprogo terus meningkat. Dia berharap cakupan UHC dapat meningkat memenuhi target nasional sebelum tahun 2024 nanti. "Kalau bisa semuanya ter-cover sampai 100 persen idealnya. Ini step by step akan kami tingkatkan," ujarnya.

BACA JUGA: Sungai Mudal, Tak Cuma Surga Wisata, tetapi Juga Sumber Penghidupan Warga

"Ini bagian dari komitmen kami, bagian dari mewujudkan kehendak berbangsa dan bernegara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa," tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan, Sri Budi Utami, menerangkan ada 18.000 kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dana APBD. Bila kuota 18.000 ini terisi secepatnya, target nasional cakupan 98 persen UHC dapat berkeinginan besar akan tercapai.

"Keakuratan data menjadi tantangan tersendiri, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama Kulonprogo bisa terus secara bertahap meningkatkan angka UHC," tandasnya.

BACA JUGA: Migor Curah di Kulonprogo Masih Mahal, Pemkab: Harga Distributor Sudah Sesuai HET

Ketua DRPD Kulonprogo, Akhid Nuryati menerangkan alokasi anggaran BPJS Kesehatan jenis PBI masih tersisa. Untuk mencapai target 98 persen UHC, Akhid mendorong adanya penyesuaian Perbup tentang aturan BPJS PBI dari dana APBD. "Kami masih ada kuota dari anggaran yang sudah kita sediakan yang belum terserap akibat adanya aturan yang ada di dalamnya itu harus DTKS," tegasnya.

"Harapan kami segera Perbub ini dibenahi, kemudian datanya juga dibenahi. Insyaallah nanti harapan 98 persen atau pun 2024 yang ditargetkan BPJS secara nasional ini, Kulonprogo harapannya justru mendahului," terangnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.