Perlu Gotong Royong untuk Mewujudkan Sleman sebagai Rumah Bersama

Harianjogja.com, SLEMAN—Salah satu visi Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2021-2026 adalah mewujudkan Sleman sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong.

Menurut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, sejahtera dalam visi tersebut dapat diartikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berusaha mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil makmur. Itu ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.

“Termasuk dengan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat Sleman yaitu sandang, pangan, dan papan,” katanya, Rabu (27/7/2022).

Danang mengatakan kebutuhan rumah tinggal yang layak adalah salah satu hak dasar rakyat sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Pemenuhan rumah tinggal yang layak bagi masyarakat diupayakan sebagai upaya untuk mereduksi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Sejak 2010, ujar Danang, Pemkab telah merehabilitasi kurang lebih 11.066 unit RLTH. Program tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Selaman maupun menggunakan dana dari Baznas Sleman atau bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).

“Pemkab Sleman secara konsisten dan bertahap menyalurkan bantuan untuk perbaikan RTLH di wilayah Kabupaten Sleman. Pada 2021 tercatat jumlah RTLH di Sleman sebanyak 10.656 unit,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, lanjut Danang, Pemkab Sleman menyalurkan bantuan rehab 918 RTLH. Pada 2022, Pemkab Sleman memperoleh DAK bidang perumahan kurang lebih sebesar Rp7,77 miliar yang terdiri dari DAK Rp4,44 miliar dan sharing APBD Rp3,33 miliar. Adapun peningkatan kualitas RTLH APBD bidang perumahan sebesar Rp3,912 miliar.

Pemkab juga mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi RTLH untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru dari Pemda DIY sebesar Rp 3,51 miliar.
“Pada 2022 ini, penanganan RTLH di Sleman untuk program peningkatan kualitas RTLH sebanyak 400 unit dan pembangunan baru melalui program DAK dan APBD provinsi sebanyak 258 unit,” ucap dia.

Jika hanya bersandar pada anggaran pemerintah, pemenuhan RTLH akan memakan waktu yang cukup lama.

“Untuk mereduksi jumlah RTLH di Sleman tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkab Sleman. Kami sangat menyambut dan membuka kesempatan kolaborasi dan kerja sama dalam upaya rehabilitasi RTLH ini,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat dan swasta melalui TJSP untuk bersama-sama berpartisipasi dan peduli mengentaskan kemiskinan melalui rehabilitasi RTLH. Dengan sinergi semua pihak, Sleman bebas RTLH akan terwujud semakin cepat.

“Kami Juga berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan RTLH, baik dalam perencanaan, pendataan, maupun pelaksanaannya,” kata Danang.

Itu bertujuan agar bantuan RTLH tepat sasaran sehingga dana bantuan rehabilitasi RTLH dapat dipergunakan untuk memperbaiki rumah secara optimal, yang bermuara pada terwujudnya rumah warga yang benar-benar layak huni dan sehat untuk ditinggali.

“Dengan rumah layak huni, kehidupan masyarakat diharapkan semakin sehat secara fisik dan psikis sehingga mampu berdaya secara ekonomi dan lebih produktif. Mari bergotong royong sesarengan mbangun Sleman untuk mewujudkan Sleman sebagai rumah bersama,” kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News