Sultan Soroti Dugaan Pungli UMKM di Alkid Jogja, Minta Pemkot Menangani
Sultan HB X menyoroti dugaan pungli terhadap UMKM di Alkid Jogja dan meminta persoalan ditangani Pemkot bersama kepolisian.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN – Lembaga Ombudsman (LO) DIY mengklaim tidak menerima laporan perkara kasus properti di sepanjang tahun ini. Kali terakhir, LO DIY menangani kasus rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah pada awal 2020.
Ketua LO DIY Suryawan Raharjo mengatakan pascakasus di 2020 tersebut, LO DIY memang tidak menerima pengaduan lagi mengenai MBR.
"LO DIY menangani kasus MBR terakhir pada awal 2020, setelah itu tidak ada pengaduan mengenai MBR tersebut," ucapnya kepada Harianjogja.com, Kamis (4/8/2022).
BACA JUGA: Ini Penyabab Masifnya Pemaksaan Jilbab di Sekolah DIY Menurut Temuan Ombudsman
Sementara perkara yang banyak ditangani LO DIY pada tahun ini adalah masalah perdagangan saham. Ada sekitar 40 perkara yang ditangani. "Kasus perdagangan saham, itu yang baru kami tangani," lanjutnya.
Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Budhi Masturi menambahkan, aduan terkait rumah MBR terakhir diterima sekitar 2018 atau 2019. Saat ini belum ada aduan lagi. "Enggak ada, [setelah 2018/2019]. Kalau enggak salah dulu di Bantul, sekarang belum ada lagi," tuturnya.
Menurutnya tahun lalu sempat ada aduan, tetapi yang dikeluhkan lebih pada unsur penipuan. Entah marketing-nya yang tidak jelas atau orang yang mengaku-ngaku. "Kami sarankan lapor polisi, selain itu gak ada," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X menyoroti dugaan pungli terhadap UMKM di Alkid Jogja dan meminta persoalan ditangani Pemkot bersama kepolisian.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.