Pemkot Jamin Keamanan Data Identitas Kependudukan Digital Warga Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Jogja memastikan keamanan data masyarakat terlindungi dengan optimal seiring rencana penerapan identitas kependudukan digital. Dalam program ini, semua identitas kependudukan warga akan diintegrasikan dalam satu aplikasi khusus dan bisa diakses lewat telepon pintar. 

Kepala Dindukcapil Kota Kota Jogja Septi Sri Rejeki mengatakan program identitas kependudukan digital ditargetkan terealisasi tahun ini bagi seluruh masyarakat Jogja. Secara bertahap, kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Jogja telah terdaftar di program itu. Salah satu tujuan dari penerapan program ini untuk menghindari pemalsuan data kependudukan.

"Rencananya akhir tahun sudah sampai ke masyarakat. Maret lalu khusus bagi Kepala Dindukcapil Jogja, lanjut ke pejabat struktural di dindukcapil, seluruh ASN dindukcapil, pejabat pemkot dan sekarang ke pegawai pemkot," kata Septi, Rabu (14/9/2022). 

Septi mengatakan program identitas kependudukan digital akan mengintegrasikan semua data kependudukan dan non-kependudukan seperti KTP, KK, BPJS, sertifikat vaksin, informasi pajak NPWP, dan lainnya. Semua data itu akan bisa diakses lewat telepon pintar. 

"Dengan identitas kependudukan digital, semua data layanan publik dan produk layanan publik lainnya selain dokumen kependudukan masuk di sana, tergantung instansi layanan publik mau kapan mengunggah. Yang sudah pasti KTP dan KK," ujarnya.

Masyarakat yang ingin mendaftar bisa mengunduh aplikasi khusus atau datang ke kantor Dindukcapil Kota Jogja. Aplikasi ini baru bisa diakses lewat Android. Data yang dimiliki warga akan dimasukkan oleh petugas ke dalam sistem, kemudian disertasi swafoto, dan dimasukkan ke dalam kode batang milik Dindukcapil. 

"Kalau mau daftar bisa ke Dindukcapil Jogja. Warga luar Jogja belum bisa karena kami harus koordinasi dengan daerah asal," ujar dia. 

Septi menyebut keamanan data masyarakat dijamin aman lewat program ini. Masyarakat tidak perlu khawatir data kependudukan diakses oleh orang lain. Sebab sistem di aplikasi sudah diatur dengan optimal dan akses data hanya bisa dilihat oleh pemilik dengan mencocokkan iris mata pengguna. Data yang diakses oleh orang lain yang tidak sesuai akan menampilkan latar hitam secara otomatis. 

Septi menjelaskan data yang diperoleh Dindukcapil Jogja langsung disetorkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan server terpusat, pengawasan keamanan data masyarakat akan lebih optimal dan meminimalkan kebocoran data. "Enggak ada kekhawatiran soal keamanan, kami langsung ke Kemendagri. Kemarin ketika diuji coba memang tidak bisa dibuka oleh orang lain, jadi dipastikan aman," katanya. 

BACA JUGA: Soal Nasib Ratusan Karyawan, Ini Rencana Manajemen Baru Malioboro Mall dan Hotel Ibis

Anggota DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra mengatakan keamanan data menjadi isu sensitif pekan ini semenjak munculnya hacker Bjorka yang melakukan doxing terhadap beberapa pejabat dan tokoh publik. Menurut Candra, kesiapan lembaga negara berkaitan dengan jaminan keamanan data harus dipertimbangkan matang dan jangan sampai menimbulkan masalah baru. 

"Prinsipnya pemerintah daerah hanya menerapkan regulasi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Kami hanya ingin kepastian dari Pemerintah Pusat agar ketika masyarakat mempertanyakan, kami bisa ikut menjawab dan menjelaskan," kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News