Dinsos Klaim Belum Ada Masalah Pencairan BLT BBM

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial menyatakan sampai saat ini belum ada persoalan atau masalah serius dalam proses pencairan Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemkab berharap proses pencairan lancari sampai selesai.

“Sejauh ini tidak ada masalah karena baisnya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Bantul, Gunawan Budi Santoso, Selasa (13/9/2022).

Masalah yang dimaksud adalah pengaduan kurang tepat sasaran penyaluran BLT BBM. Sementara untuk persoalan penundaan pencairan karena ada kasus pendomplengan kampanye pemilihan lurah (Pilur) di Kalurahan Gilangharjo, Gunawan memastikan kasus tersebut tidak bisa dicampuradukkan antara BLT BBM dengan pilur.

Ia memastikan proses pencairan BLT BBM akan tetap dilakukan meski ada persoalan pendomplengan kampanye Pilur, “Itu program pemerintah pusat, pasti tetap dibagikan karena hak calon penerima,” katanya.

Meski demikian Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul, Abu Sabikhis, akan memantau proses pencairan BLT BBM, “Kami baru mau ke lapangan besok,” katanya.

Sejauh ini ia juga mengaku belum mendapatkan laporan pencairan salah sasaran. Namun ia tidak menampik ada laporan dari warga yang biasanya dapat BLT namun kali ini tidak mendapatkannya, “Ya ada cerita warga yang biasanya dapat BLT tapi saat ini tidak dapat,” kata Abu.

Sementara itu, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, meminta kepada panitia pemilihan lurah (Pilur) di Bantul termasuk perangkat kapanewon maupun kalurahan yang menggelar Pilur agar penyaluran Bansos BBM diawasi ketat. Apalagi saat ini tengah mendekati pemilihan lurah yang tersisa dua pekan lagi yang diadakan secara serentak di 21 kalurahan pada 25 September 2022 mendatang.

“Dari sisi momentum penyaluran Bansos BBM itu sangat dekat dengan momentum Pilur. Itu harus jadi catatan khususnya bagi teman-teman panitia Pilur termasuk perangkat kapanewon maupun kalurahan yang menggelar Pilur agar penyaluran dana Bansos BBM tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu,” kata Kamba.

Menurut Kamba, kepentingan politik yang memanfaatkan dapat terjadi karena karena Bansos merupakan program bersifat populis dan siapapun dapat mengklaim program dari pemerintah pusat tersebut. Bisa jadi masyarakat nantinya diminta untuk memilih calon lurah tertentu.

Dugaan foto salah satu calon lurah pada  undangan Bansos BBM di Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, imbasnya penyaluran dana Bansos BBM di kalurahan setempat ditunda hingga waktu yang ditentukan. Ini sangat merugikan masyarakat khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM.

“Harapannya jangan sampai dengan adanya dugaan foto salah satu calon lurah pada undangan penyaluran BLT BBM masyarakat dirugikan dengan tertundanya penyaluran. Selain itu kasus dugaan foto salah satu calon lurah pada undangan tersebut harus segera dituntaskan,” katanya.

“Masyarakat juga diminta untuk turut serta mengawasi penyaluran Bansos BBM ini. Jangan sampai tidak tepat sasaran dan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu,” tandas Kamba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News