73.363 BPJS Dinonaktifkan, Gunungkidul Aktivasi Ulang 32.845 Peserta
UHC Gunungkidul mencapai 98,7 persen. Masih ada 1,3 persen warga belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Ilustrasi/Everypixel
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Suharno menyebut nilai pembangunan gedung dewan terlalu miring. Pasalnya, hasil lelang menyisakan dana mencapai Rp9 miliar.
“Turunnya jauh karena hampir mencapai 20% dari pagu yang ada,” katanya, Jumat (30/9/2022).
Menurut dia, nominal efisensi yang ada sangatlah besar sehingga menimbulkan kekhawatiran proyek tidak akan berjalan lancar. “Nilainya sangat rendah. Jelas, kami takut kalau nantinya tidak selesai atau konstruksi tidak sesuai spesifikasi,” kata Suharno.
Ia memastikan dewan akan mengawasi proses pengerjaan pembangunan gedung DPRD. Didalam pelaksanaannya, jangan sampai ada kesalahan karena gedung tersebut akan dipergunakan untuk berkantor para wakil rakyat.
Guna memaksimalkan pengawasan, Suharno akan berkoordinasi dengan Komisi C yang membidangi masalah infrastruktur. “Akan kami serahkan ke Komisi C karena mereka paham terkait dengan konstruksi. Mulai dari spesifikasinya hingga kualitas dari bangunan yang dibangun,” katanya.
Sebelumnya, proses pembangunan gedung DPRD menghemat anggaran Rp9 miliar. Hal ini tak lepas dari nilai proyek yang hanya Rp33 miliar, sedangkan yang disediakan pemkab sebesar Rp42 miliar.
Bidang Cipta Karya, DPUPRKP Gunungkidul, Nanang Irawanto mengatakan, lelang untuk pembangunan gedung DPRD telah selesai. Tanda tangan kontrak pengerjaan juga sudah dilaksanakan pada 23 September 2022.
Menurut dia, untuk pembangunan sudah dialokasikan sebesar Rp42 miliar. Meski demikian, hasil lelang menyatakan pemenang hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar untuk menyelesaikan proyek tersebut.
BACA JUGA: Tol Jogja YIA Lewati Dua Desa di Bantul, Akan Melintasi Perkampungan
“Jadi ada penghematan sekitar Rp9 miliar, karena rekanan pemenang hanya menawar Rp39 miliar dari pagu Rp42 miliar,” ungkapnya.
Rencananya, sisa anggaran yang ada dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana yang ada dalam pembangunan.
“Sudah kami kaji dan rencananya untuk power house sebagai pusat elektronik. Selain itu, juga ada pengadaan genset yang belum masuk anggaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
UHC Gunungkidul mencapai 98,7 persen. Masih ada 1,3 persen warga belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Pemkot Jogja menyiapkan program MALIKA setelah 31 dispensasi nikah diajukan pada 2024 untuk mendampingi keluarga muda dan menekan berbagai risiko.
Bank Jateng tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai Bank Pembangunan Daerah
PAN menilai usulan Pilkada tanpa wakil kepala daerah layak dikaji. Evaluasi sistem dinilai penting untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan daerah.
Investasi enam perusahaan tekstil hingga Agustus 2026 diproyeksikan membuka 9.000–9.800 lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri nasional.
BBWSSO menormalisasi Sungai Serang di Kulonprogo sepanjang Agustus 2026 untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga pasokan air irigasi.