Gubernur Segera Dilantik, DPRD DIY Harap Pemda DIY Perhatikan Wilayah Perbatasan

Harianjogja.com, JOGJA—Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Pakualam X yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY pada 9 Agustus 2022 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022–2027. DPRD berharap Pemerintah Daerah (Pemda) DIY harus segera bekerja keras dan cepat untuk menjalankan kebijakan pembangunan. Hal ini untuk mengatasi problem kemiskinan, ketimpangan, dan dampak pandemi Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan hal tersebut jelang prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

"Pemda DIY jelas harus kerja keras, kerja cepat atasi problem kemiskinan, pengangguran. Pemda harus bisa membahagiakan hatinya rakyat," kata Eko Suwanto dari Fraksi PDI Perjuangan, Senin, (3/10/2022).

Secara khusus, Pemda DIY diharapkan juga memberikan perhatian lebih ke daerah perbatasan terutama di sektor infrastruktur, Pendidikan, dan kesehatan.

"Pemda DIY sudah memiliki peraturan daerah nomor 3/2020 tentang pembangunan daerah perbatasan. Ke depan didorong kerjasama dengan daerah lain, mohon doanya, saat ini sedang berjalan pansus kerjasama. Keberadaan pihak ketiga maupun pemda lain juga luar negeri penting, pembangunan butuh dukungan anggaran yang memadai," kata Eko Suwanto.

BACA JUGA: Begini Bantahan Satpol PP Kulonprogo Soal Dugaan Intimidasi ke Wali Murid

Sesuai dengan Perda DIY Nomor 3/2020,  tentang pembangunan wilayah perbatasan di DIY disebutkan sudah dua tahun ditetapkan. Ada tiga hal utama yang bisa jadi prioritas pembangunan yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Akses terhadap kesehatan bagi masyarakat dan warga di wilayah perbatasan penting agar mereka tak terlalu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Bagaimana layanan kesehatan di Samigaluh-Gedangsari, Tegalsari, Karangmojo dan seterusnya. RS tipe D atau C bisa di wujudkan misalnya. Saat ada yang sakit tidak perlu jauh-jauh, ada dokter speaialis, ibu mengandung bisa segera ditangani," kata Eko Suwanto.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang belum bagus, akses infrastruktur jalan antar wilayah penting. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan rawan bencana selection di Gedangsari berbatasan dengan Gantiwarno, Wonogiri.

"Nah, ini jelas butuh kerjasama dengan pemda Jawa Tengah. Bukan hanya banging JJLS, tapi juga bekerjasama dengan Jawa Tengah bangun infrastrukturnya. Harapan kita, masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik," kata Eko.

Seperti diketahui, Pemda DIY selama 10 tahun terakhir dengan keistimewan yang dimiliki terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

"Skema pembangunan DIY dengan  anggaran Rp 8,8 trilliun, masih belum mencukupi. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Sudah ada BKK untuk kelurahan, kita dorong optimalisasinya," kata Eko.

Berkaitan dengan segera dilantiknya Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Jokowi, DPRD DIY mengajak masyarakat berpartisipasi, awasi proses pembangunan agar rakyat jadi subyek Keistimewaan DIY.

BACA JUGA: Kabar Duka, Guru Besar Farmasi UGM Tutup Usia

"Kami dorong ada musrenbang Keistimewaan selaras dengan musrenbang DIY untuk mermbangun dan mambawa kesejahteran seluruh rakyat DIY, " katanya.

Jelang momen pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diseburkan pemda perlu memberi makna dengan kerja keras dan kerja cepat. "Situasi paska pandemi Covid-19 tidak perlu ada hal yang mewah saat sambut prosesi pelantikan. Kerja keras dan bekerja cepat hal yang lebih utama, bagaimana ke depan pemda DIY bisa lebih banyak ciptakan peluang bekerja bagi masyarakat," kata Eko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News