Mengatasi Kemiskinan di Bantul Melalui Pembangunan Infrastruktur

BANTUL—Angka kemiskinan di Bantul masih cukup tinggi, bahkan kemiskinan ekstrem di Bumi Projotamansari menempati posisi kedua dari bawah setelah Gunungkiudul. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menggenjot pembangunan infrastruktur sampai ke kalurahan-kalurahan, di antaranya pembangunan jaringan irigasi pertanian.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul Dwi Kristiantoro mengaku prihatin dengan angka kemiskinan di Bantul. Menurutnya untuk pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan pemberian bantuan langsung melalui organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, namun untuk jangka panjang bisa melalui pembangunan infrastruktur.

“Salah satunya keberpihakan Pemkab Bantul [untuk mengatasi kemiskinan] yang dibelanjakan untuk saluran irigasi teknis, karena tidak bisa dipungkiri sebagain besar warga Bantul menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian,” kata Dwi saat ditemui di DPRD Bantul, Selasa (1/11/2022).

Dwi mengatakan jaringan irigasi pertanian yang sudah terbangun baru sekitar 70%. Dari jumlah tersebut sebagian rusak. Ada yang rusak ringan, sedang hingga parah. Selain perlu pembangunan jaringan irigasi yang baru juga perlu adanya perbaikan jaringan irigasi untuk mempermudah para petani dalam mengolah lahan sawah.

Pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi bisa dilakukan oleh dua organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk jaringan tersier dan kuarter. Sementara untuk jaringan primer dan sekunder bisa dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) sehingga anggarannya bisa dikeroyok.

Tidak hanya pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, namun juga butuh pengerukan saluran irigasi yang penuh dengan tanah dan sampah. Salah satu upaya untuk mempercepat perbaikan adalah dengan menyerahkan pembersihan saluran irigasi dan selokan kepada kelompok warga atau petani sehingga lebih efesien dan petani juga merasa lebih memiliki.

Kemudian solusi lainnya adalah dengan pengadaan jaringan listrik sampai ke area persawahan. Hal itu pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, “Bagaimana jaringan listrik sampai area pertanian dengan harapan petani pada musim kemarau menggunakan pompa dari Bahan Bakar Minyak [BBM] beralih ke listrik karena biayanya lebih murah dan lebih efesien,” katanya.

Namun demikian memang untuk biaya awal pemasangan cukup mahal baik dari pengadaan jaringan listrik hingga pemasangan kabel sampai ke area persawahan. Namun ketika sudah terpasang manfaatnya untuk jangka panjang karena petani tidak mengeluarkan uang banyak untuk mengairi sawah dan juga menyiram tanaman.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga meminta Pemkab Bantul melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten hingga jalan desa. Dari catatannya jalan di Bantul sekitar 60-70% dalam keadaan rusak mulai ringan, sedang, hingga parah sehingga membutuhkan perbaikan sehingga harus ditingkatkan melalui aspal atau cor blok.

Namun demikian, pria kelahiran Bantul, Desember 1972 ini mengakui anggaran infrastrtur selama tiga tahun terakhir ini selalu mengalami refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Bahkan anggaran 2023 juga masih terbatas. Kendati demikian ia meminta Pemkab Bantul memprioritaskan jaringan irigasi dan jalan yang rusak parah karena kondisi infrastruktur yang bagus juga dapat mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat.

Pemkab Bantul terus berupaya mengentaskan angka kemiskinan di Bantul terutama warga miskin ekstrem atau absolut yang jumlahnya tahun ini mencapai 27.510 orang. Jumlah miskin ekstrem tersebut menurun sedikit jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 27.730 orang dari total 146,098 orang miskin di Bumi Projotamansari.

Kemiskinan ekstrem adalah warga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo yang juga sebagai ketua Satgas Penanganan Kemiskinan Bantul mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo dan juga Surat Nomor 401 Tahun 2022 dari Gubernur DIY untuk menangangi angka kemiskinan ekstrem. Pihaknya diminta angka kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang menjadi nol kasus.

“Saat ini angka kemiskinan ekstrem kita 27.730 jiwa tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkiudl,” kata Joko. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan sejumlah OPD untuk mengeroyok program pengentasan kemiskinan di masing-masing OPD. (ADV).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News