Advertisement
Ratusan Orang Antarkan Memori Banding Kasus Klithih Gedongkuning ke Pengadilan Tinggi
Aksi damai dan penyerahan memori banding ke Pengadilan Tinggi DIY dalam kasus Klitih Gedongkuning diikuti ratusan orang, Kamis (24/11 - 2022). Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Ratusan orang yang terhimpun dalam Gerakan untuk Pembebasan Terdakwa Salah Tangkap Kasus Klithih Gedongkuning melakukan aksi damai di Pengadilan Tinggi DIY, Kamis (24/11/2022). Aksi damai tersebut juga menyerahkan memori banding terdakwa Klithih Gedongkuning ke Pengadilan Tinggi DIY.
Sebelumnya, massa melakukan aksi jalan kaki dari rumah salah satu terdakwa ke Pengadilan Tinggi DIY. Mereka menuntut agar banding yang diajukan terdakwa dilakukan dengan bersih dan adil.
Advertisement
Koordinator aksi damai tersebut, Abu Salam Rery meyakini telah terjadi upaya rekayasa struktural dalam perkara klithih Gedongkuning. Perkara yang menewaskan seorang pelajar Jogja, Daffa Adzin Albasith dan menyeret lima orang yang sudah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jogja tersebut dinilai banyak kejanggalan.
“Mulai dari proses penangkapan yang tidak menyertakan dokumen resmi, kekerasan fisik dan mental yang diduga dilakukan kepada kelima terdakwa agar mau menandatangani berkas acara pidana (BAP) yang disusun penyidik, hingga putusan hakim yang tidak mengesampingkan bukti persidangan berupa keterangan saksi, ahli dan terdakwa,” jelas Abu, Kamis siang.
Abu mendukung langkah terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DIY. “Supaya keadilan bagi terdakwa yang tidak bersalah dapat diwujudkan,” katanya.
BACA JUGA: Digelar di 8 Lokasi, Sosialisasi Tol Jogja-YIA di Sleman Dimulai Awal Desember
Kuasa hukum terdakwa, Restu Baskara menjelaskan memori banding sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi DIY. “Nanti paling lama persidangan tiga bulan sesuai aturan Mahkamah Agung, jadwalnya belum ada kami masih menunggu,” katanya, Kamis siang.
Restu menyebut pengajuan banding tersebut dilakukan agar persidangan klitih Gedongkuning diulang dari awal. “Sidang di PN Jogja banyak kejanggalan, fakta persidangan juga tidak jelas, keputusan hakim tidak adil juga,” ujarnya.
Permohonan sidang ulang, Restu berharap dapat dikabulkan agar keadilan dapat terungkap. “Soalnya memang perlu dilakukan sidang ulang agar ada kepastian hukum yang jelas dan adil,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Advertisement
Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
Kisah Ilustrator, Dari Banguntapan, Gundala dan Gojira Menyala di GBK
PakNas Desak Penyusunan Kebijakan Pertembakauan Melibatkan Konsumen
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Jumat 22 November 2024
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Bantul di Akhir Pekan Bulan November 2024
Jadwal Terbaru KA Bandara YIA Xpress Jumat 22 November 2024
Jadwal Pemadaman Jumat 22 November 2024: Giliran Depok dan Pasar Godean
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat 22 November 2024: DIY Hujan Ringan Siang hingga Malam
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Jogja Jumat 22 November 2024
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Akan Dipulangkan ke Filipina, Begini Ungkapan Mary Jane Veloso
- Lima Truk Dam Asal Jogja Buang Sampah ke Saptosari Gunungkidul, Sopir Diamankan Polisi
- Catat! Malam Jumat Kliwon Pekan Depan Ada Sendratari Sang Ratu di Parangkusumo
- 124 Warga Sidomulyo Sleman Terima Ganti Rugi Tol Jogja-Solo Seksi 3 Sebesar Rp53 Miliar
- Tok! Eks Dirut PT Tarumartani Divonis 8 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Rp8,7 Miliar
Advertisement
Advertisement
