BLT BBM Rp2,2 Miliar dari APBD Bantul Segera Cair

Harianjogja.com, BANTUL—Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Bantul 2022 segera dicairkan dengan nilai sebesar Rp2,28 miliar.

Kepala Dinas Sosial Bantul, Gunawan Budi Santoso mengatakan ada 3.800 orang penerima BLT BBM dari APBD Bantul. Jumlah penerima BLT BBM tersebut merupakan warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, beberapa waktu lalu.

“Sebanyak 3.800 penerima BLT BBM dari APBD Bantul dengan nilai rupiah per orang sebesar Rp600.000,” kata Gunawan, saat dihubungi Senin (28/11/2022).

Menurutnya, data itu merupakan usulan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perhubungan, dan ada juga perorangan yang ditentukan oleh Dinas Sosial.

Selain itu juga usulan dari Pemerintah Kalurahan. “Yang pasti datanya masuk dalam DTKS dan belum menerima bantuan baik Program Keluarga Harapan [PKH], Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT] dan BLT bersumber dari APBN,” ujarnya.

Baca juga: "Piknik Pesona" Buka JAFF 2022

Adapun proses pencairan akan dilakukan melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul karena penerima harus memiliki rekening sehingga rekening penerima dibuatkan oleh bank dan bank akan langsung mentransfer ke rekening penerima. Uang bisa diambil oleh penerima sampai saldo di rekening nol rupiah.

Saat ini baru proses administrasi pembuatan rekening tabungan oleh bank. Setelah itu baru dicairkan kepada penerima. Ia belum mengetahui pasti sejauh mana proses pembuatan buku rekening. Namun ia berharap BLT BBM segera cair pekan ini, “Saat ini bolanya ada di bank, semoga lebih cepat lebih baik,” ucap Gunawan.

Ia berharap BLT BBM tersebut dapat meringankan beban pengeluaran keluarga terutama warga miskin yang terdampak langsung akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Gunawan menambahkan data 3.800 penerima BLT BBM sudah terkunci dan tidak mungkin bertambah lagi.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Helmi Jamharis mengatakan anggaran BLT BBM merupakan tindak lanjut dari Kementerian Keuangan bahwa untuk mengatasi dampak inflasi atas kenaikan harga BBM Bersubsidi Pemerintah Daerah perlu menganggarkan belanja perlindungan sosial. Dari hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disepakati untuk mengatasi dampak BBM yang dilakukan adalah dengan memberikan BLT dan penciptaan lapangan kerja berupa program padat karya. Untuk BLT nilainya Rp2,28 miliar dan padat karya Rp5,9 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News