Pj Bupati Kulonprogo Mengajar Calon Doktor Ilmu Pemerintahan UMY, Ini yang Disampaikan

JOGJA — Tantangan transformasi digital governance adalah bagaimana mengubah pola pikir SDM yang berbasis manual menjadi digital, dan mampu memahami kebutuhan pelanggan atau masyarakat yang dimanifestasikan melalui layanan digital yang inovatif, yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan dan biaya yang murah.

Hal ini dikatakan oleh Pj. Bupati Kulon Progo Drs.Tri Saktiyana, MSi saat menjadi praktisi mengajar pada Prodi Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (DIP UMY) di Gedung Pascasarjana UMY, Sabtu  (24/12/2022).

Selain itu menurut Tri, hambatan lain yang juga perlu ditindaklanjuti adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan e-government, sehingga belum bisa mengakses layanan digital secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Program DIP UMY, Dr. Ulung Pribadi, MSi menyampaikan meskipun peringkat Indonesia dari Survey pengembangan dan pelaksanaan e-government dunia oleh PBB pada 2022 (E-Goverment Development Indeks/EDGI) dengan indikator Infrastruktur telekomunikasi, SDM, layanan daring (online) menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun tepatnya EDGI Indonesia Tahun 2022 naik 11 peringkat menjadi peringkat ke-77 dunia.

Akan tetapi masih ada beberapa hal yang menghambat peningkatan indeks tersebut. Oleh karena itu, Program DIP UMY,  menurutnya, ingin berkontribusi menjadi program studi unggul di level Asia mengkaji dan mengembangkan konsep dan teori digital governance khususnya.

Salah satu mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut Rudi Hardi asal Makassar tertarik dengan praktek digital governance di Kulon Progo.

Mahasiswa lainnya, Rijalul Fikri dari Pekanbaru sepakat bahwa layanan publik harus terintegrasi dan tidak perlu banyak aplikasi. Wahdania Suardi warga Sulawesi Selatan bahkan akan menjadikan Kulonprogo sebagai lokus disertasi, sedangkan Herpita Wahyuni dari Bengkulu mengaku tertarik dengan kemudahan layanan berbasis digital yang disampaikan Pj. Bupati Kulonprogo.

Di sisi lain, Tri menegaskan kesiapan kita dalam membangun digital governance masih kurang, mulai dari kesiapan infrastruktur, kesiapan SDM nya, kesiapan masyarakatnya dan juga kesiapan kebijakan-kebijakan yang mengaturnya.

Tri mengatakan pola pikir pimpinan di era digital juga belum sepenuhnya mampu menyusun kebijakan-kebijakan yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan  terpadu kepada ASN, masyarakat, bisnis dan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News