Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Tumpukan batu menutupi jalan menuju Pantai Widodaren di Kalurahan Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul, Selasa (17/1/2023)./Istimewa-Kapanewon Saptosari
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Muhammad Arif Aldian mengharapkan konflik di Pantai Widodaren di Kalurahan Kanigoro, Saptosari, bisa diselesaikan dengan baik. Kisruh yang berkepanjangan malah akan berdampak buruk terhadap pengembangan sektor kepariwisataan.
“Saya sudah mendengarnya dan permasalahannya sudah lama,” kata Aldian saat dihubungi melalui ponsel, Rabu (18/1/2023).
Menurut dia, kisruh menyangkut warga dengan pemerintah kalurahan sehingga Pemerintah Kecamatan Saptosari bisa menjadi penengah agar permasalahan bisa diakhiri. “Sudah saya koordinasikan dan kami juga siap menjadi penengah,” katanya.
Aldian berpendapat penutupan akses ke pantai mengganggu sektor wisata di kawasan tersebut. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak mengedepankan solusi yang baik agar potensi wisata yang ada tetap bisa dijalankan.
BACA JUGA: Kecewa dengan Pemerintah, Warga Tutup Jalan Masuk ke Pantai Widodaren Gunungkidul
“Kalau perlu tidak hanya warga dengan kalurahan, tapi investor juga diikutikan dalam proses mediasi. Mudah-mudahan masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Panewu atau Camat Saptosari Eka Priyatna mengatakan setellah penutupan jalan menuju Pantai Widodari, sudah ada upaya mediasi. Selain mendengarkan versi dari Pemerintah Kalurahan Kanigoro, kecamatan juga berupaya mendengarkan keterangan warga.
Meski demikian, sambung dia, upaya tersebut belum berhasil karena Forum Pimpinan Kapanewon (Forkompika) Saptosari pada Selasa (18/1/2023) tidak berhasil menemui warga. “Kami harus berjalan sekitar 500 meter ke dekat pantai, tapi warga tidak ada di sana,” katanya.
Menurut Eka, upaya mediasi akan terus dilakukan agar permasalahan di Pantai Widodaren bisa segera diselesaikan. “Harapannya blokade bisa segera dibuka agar pariwisata bisa jalan,” katanya.
Pemerintah Kecamatan Saptosari masih menunggu hasil komunikasi dengan warga sehingga bisa mengetahui latar belakang masalah dari kedua pihak. “Kami masih coba komunikasi dengan warga, sebab usaha pertama gagal. Yang jelas, setelah ketemu dua versi dari masing-masing pihak segera dilakukan mediasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.