Gunungkidul Habiskan Rp85,6 Miliar untuk Atasi Kemiskinan, Ini Hasilnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul tahun lalu menggelontorkan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp85,6 miliar. Upaya ini diklaim mulai membuahkan hasil karena tingkat kemiskinan turun dari 17,69% menjadi 15,86%.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan, pemkab berkomitmen untuk memerangi masalah kemiskinan di Bumi Handayani. Hal ini terlihat dalam program kerja penanggulangan yang disusun untuk jangka waktu 2022 sampai 2026.

“Sudah ada roadmapnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan,” kata Ajie kepada wartawan, Senin (23/1/2023).

BACA JUGA : Wilayah Selatan Akan Digarap untuk Atasi Tingginya Angka

Dia menjelaskan, program penanggulangan sudah mulai terlihat. Salah satunya yang telah dilaksankaan di 2022. Total pemkab mengalokasikan Rp85,6 miliar agar kemiskinan di Gunungkidul bisa turun. Alokasinya dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang meliputi 30 program dan tersebar di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun pelaksanaannya juga melibatkan 18 kapanewon di Gunungkidul.

“Jadi penanganannya dilakukan secara lintas sektor. Prosesnya juga melibatkan kalurahan, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” katanya.

Menurut dia, ada sejumlah target yang harus dicapai dalam upaya penanggulangan. Sasaran yang ingin dicapai di antaranya terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

“Ini dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Optimalisasi Program Keluarga Harapan [PKH] hingga pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung upaya penanggulangan,” katanya.

Selain itu, ada juga program terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Sasaran ini dilakukan dengan berbagai progam seperti pemberdayaan pemuda, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, pertanian.

BACA JUGA : BI: Warga Jogja Suka Menabung Tapi Pengeluaran Rendah

“Tahun ini pagunya sudah ada, tapi untuk besarannya harus merekap terlebih dahulu, jumlah pastinya,” katanya.

Dia menjelaskan, jumlah keluarga miskin yang masuk dalam sasaran penanggulangan sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No.412/KPTS/2022. Adapun program penanggulangan tertuang dalam Perbup No.101/2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2022-2026.

“Perbup ini menjadi landasan untuk upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul,” katanya.

Dia menjabarkan, untuk keberadaan keluarga miskin berada di seluruh kapanewon. Meski demikian, untuk sasaran program difokuskan di tujuh kapanewon yang meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Karangmojo.

“Diperkirakan jumlah warga yang membutuhkan program pengentasan sebanyak 72.611 KK. Dari jumlah ini yang masuk kategori kemiskinan esktrem ada 6.390 keluarga,” katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, berkat penetrasi program yang dilakukan di 2022, tingkat kemiskinan bisa kembali diturunkan. Di 2021 jumlahnya mencapai 18,69%, tapi tahun lalu bisa turun menjadi 15,86%.

“Gunungkidul turunnya hampir 2% sehingga patut diapresiasi. Upaya penurunan akan terus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Sunaryanta.

Menurut dia, masih banyak tugas yang harus dilakukan karena untuk mencapai target kemiskinan di bawah 10% membutuhkan kerja keras. Sunaryanta pun mengaku realistis dalam pelaksanaannya karena terpenting angkanya bisa terus diturunkan.

“Rata-rata setiap tahunnya hanya 1%. Ini hampir mencapai 2% sudah luar biasa. Yang jelas, pemkab terus berupaya dalam program penanggulangan kemiskinan,” kata pensiunan TNI ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.