Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi jabatan lurah/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Cabang Bantul memastikan tidak ikut unjuk rasa penambahan masa jabatan kepala desa atau lurah dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
“Lurah di Bantul tidak ada ambisi pribadi untuk sampai ke sana. Kemarin tidak ada sama sekali lurah yang ikut [unjuk rasa] ke Jakarta,” kata Ketua Apdesi Cabang Bantul, Yudi Fahrudin, saat ditemui di Banguntapan, Bantul, Selasa (24/1/2023).
Pernyataan Yudi tersebut menanggapi tuntutan ribuan kepala desa se-Indonesia yang disampaikan di Gedung DPR RI pada Selasa (17/1/2023) lalu. Usulan penambahan masa jabatan itu sudah disampaikan beberapa kali. DPR RI kemudian memasukkan aturan perpanjangan masa jabatan lurah tersebut dalam Prolegnas 2023.
BACA JUGA: Sedan Tabrak Pejalan Kaki, Korban Meninggal Dunia di Tempat
Meski tidak berambisi untuk menambah masa jabatan lurah, Yudi mengatakan lurah akan mengikuti keputusan pemerintah. Menurutnya para lurah di Bantul menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
Jika memang ke depan pemerintah mengganti peraturan perundangan tersebut, seluruh lurah di Bantul akan tetap patuh melaksanakannya. Ia juga berpesan agar perangkat kalurahan tidak perlu khawatir dengan wacana revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan lurah dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode.
BACA JUGA: Gedung Baru DPRD DIY Akan Dibangun 2024 di Timur Stadion Mandala Krida
“Biarlah apa yang berjalan selama ini dijalankan. Yang penting masyarakat ayem tentrem, para pamong juga ayem. Jadi para pamong tidak usah khawatir, kami yang ada di Jogja ini tetap mendukung keistimewaan, apa yang sudah berjalan ini ya dijalani saja,” ujarnya.
Menurut Yudi, masa jabatan lurah itu hanya soal waktu. Setiap lurah tetap harus menjalankan visi misi dan dan berupaya untuk mencapai tujuan itu sesuai jadwal. “Bagi saya lurah itu begitu terpilih harus segera menyesuaikan, kalau sekarang jadi lurah ya jadi bapaknya semua. Jadi tidak perlu mengeluh, sudah siap nyalon, jadi, laksanakan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Pemerintah mengoperasikan 52 pesawat untuk menangani karhutla di enam provinsi prioritas di Sumatra dan Kalimantan.
BNN menggagalkan penyelundupan 2,6 ton sabu cair dari MV Ocean Porter yang diperkirakan berpotensi berdampak pada 14,1 juta jiwa.
Dua gajah sumatera Deo dan Sinta tiba di Tabang Zoo setelah menempuh perjalanan lima hari dari Gembira Loka Zoo Jogja.
Kokap Kulonprogo mengandalkan potensi lokal, Kopi Roro, Waduk Sermo, dan padat karya untuk membuka peluang ekonomi masyarakat.
Impor tanaman hias Indonesia mencapai Rp18 triliun pada 2025. ASA Indonesia mendorong petani lokal meningkatkan produksi aglaonema.