Berkat Beasiswa Pemprov Jateng, Santri Ini Bisa Kuliah Kedokteran Gigi
Program beasiswa santri dan pengasuh pondok pesantren tahun 2026 yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, membuka peluang dan harapan
Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa dan Sekretaris Kesbangpol Sleman, Indra Darmawan, dalam talkshow Antisipasi Politik Identitas dan Hoaks Jelang Pemilu 2024, di kanal youtube Harian Jogja, Jumat (10/2/2023)./Harian Jogja
SLEMAN—Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih pemula atau pemilih muda. Pemilih pemula diharapkan bisa menajdi pemilih yang cerdas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, menjelaskan politik identitas merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai oleh masyarakat termasuk pemilih muda dalam Pemilu 2024, di samping berbagai masalah lainnya seperti hoaks, black campaign, hingga politik uang.
“Politik identitas itu menyangkut hal yang primordial, hal muncul dari sananya. Kalau konteks pilkada, pileg, bisa dimainkan, misal orang Sleman dan orang non-Sleman. Bisa menyinggung SARA, seperti suku, agama, ras, golongan,” ujarnya dalam talkshow Antisipasi Politik Identitas dan Hoaks Jelang Pemilu 2024, di kanal Youtube Harian Jogja, Jumat (10/2/2023).
Guna mengantisipasi politik identitas maupun hoaks yang biasanya dipakai oleh tim sukses atau sukarelawan politik, KPU Sleman selalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, seperti Bawaslu Sleman, Kesbangpol Sleman, dan partai politik.
Dalam Pemilu 2024, ia optimis partisipasi masyarakat, termasuk pemilih muda tinggi, berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. “Di Sleman 2019 kemaron sudah melebihi target dan di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa, berpesan kepada pemilih muda agar jangan sampai anak muda memilih calon yang memakai politik identitas. “Pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas,” katanya.
Di Sleman, ia melihat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) masih cukup tinggi di dua dimensi, yakni penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Ia mencontohkan seperti ketika proses kampanye, ada orang yang mengolok-olok, menghasut, mengadu domba, membuat status media sosial yang cenderung black campaign.
Politik uang menurutnya juga masih perlu diwaspadai. Ia mengingatkan penerimaan uang yang tidak seberapa oleh pemilih tidak sepadan dengan pengaruhnya di masa depan. “Calon yang memakai politik uang ya enyahkan saja, sampaikan ke kami, akan kami tindallanjuti,” kata dia.
Sekretaris Kesbangpol Sleman, Indra Darmawan, menuturkan tugas Kesbangpol adalah menyiapkan masyarakat dalam menghadapi pemilu. “Supaya masyarakat siap menghadapi pemilu, memahami politik identitas, sehingga tidak menggunakan cara-cara seperti itu,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program beasiswa santri dan pengasuh pondok pesantren tahun 2026 yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, membuka peluang dan harapan
Empat anak Michael Bambang Hartono menerima warisan saham senilai sedikitnya US$2,93 miliar dari perusahaan induk keluarga Hartono.
Perizinan training ground PSS Sleman disebut sudah lengkap. Pemkab Sleman kini tinggal menunggu persetujuan Kementerian ATR.
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Lamborghini Temerario hadir di Indonesia dengan mesin V8 twin-turbo dan teknologi elektrifikasi yang menghasilkan tenaga hingga 920 PS.
KAI Daop 6 Jogja menegaskan pelaku pelecehan seksual dapat masuk blacklist dan dilarang menggunakan kereta api hingga 20 tahun.