Advertisement
Korupsi Perizinan Jogja, Besok Haryadi Suyuti Bakal Dituntut di Persidangan
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Sidang korupsi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton Jogja yang menyeret mantan Wali Kota Haryadi Suyuti memasuki babak akhir dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembacaan tuntutan JPU ke Haryadi tersebut dijadwalkan pada Selasa (14/2/2023).
Menanggapi agenda tersebut, Jogja Corruption Watch (JCW) meminta JPU memberikan tuntutan hukuman semaksimal mungkin kepada terdakwa sesuai fakta persidangan dan dakwaan yang diajukan. Persidangan yang sudah dimulai sejak Oktober 2022 tersebut mendakwa mantan Wali Kota Haryadi menerima suap dengan total uang sebesar USD27.258 dan beberapa hadiah berupa mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc dan sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon.
Advertisement
JPU di awal persidangan mendakwa Haryadi dengan pasal 12 Juncto pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31/1999. Kepala Humas JCW Baharudin Kamba menyebut hukuman untuk pasal yang didakwakan pada mantan Wali Kota Jogja tersebut minimal dihukum empat tahun penjara maksimal 20 tahun penjara. “Kami harap JPU memberikan tuntutan maksimal sesuai fakta persidangan yang ada,” katanya, Senin (13/2/2023).
BACA JUGA: 5 Gempa Paling Mematikan di Dunia, Korban Terbanyak Capai 830.000
Kamba berkaca pada putusan pengadilan sebelumnya yang memvonis penyuap Haryadi, yaitu Oon Nasihono dan Dandan Kartika Jaya. “Sebelumnya JCW mengkritik tuntutan JPU KPK terhadap Oon Nusihono selaku penyuap dituntut selama 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis terhadap Oon Nasihono sama dengan tuntutan JPU KPK yakni 3 tahun penjara,” jelasnya.
Ketegasan JPU, jelas Kamba, jadi bagian pemberantasan korupsi. “Jangan diberikan tuntutan ringan yang berakhir dengan vonis ringan, nanti pemberantasan korupsi jadi turun. Perlu ketegasan JPU agar jadi contoh bahwa korupsi ini kejahatan serius maka harus dihukum dengan tegas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mau ke Malioboro? Parkir di Gor Amongraga, Ada Shuttle Bus Siap Mengantar
Setelah Lebaran, Mobilitas Warga DIY untuk Silaturahmi
Dishub Kota Jogja Pasang APILL Portable, Ini Lokasinya
Ribuan Orang Padati Pantai Parangtritis, Mayoritas Rombongan Keluarga
Advertisement
Sempat Jadi Pintu Masuk, Exit Tol Tamanmartani Dialihkan Jadi Pintu Keluar Kembali
Polres Bantul Belum Simpulkan Penyebab Kematian Warga Wonogiri yang Ditemukan di Kali Code
Ingin ke Malioboro Hari Ini, Perhatikan Kantong Parkir dan Rekayasa Lalin Berikut Ini
Hari Kedua Lebaran, 2.000 Kendaraan Masuk Malioboro Per Jam
Jadwal dan Rute Trans Jogja ke Tempat-Tempat Wisata
Advertisement
Berikut Jadwal Angkutan Shuttle Rute Malioboro-Parangtritis. Cukup Bayar Rp11.600
Catat Ini Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo Selama Libur Lebaran, Berlaku hingga 13 April 2025
Anggota Kepolisian Polda DIY Terlibat Laka Lantas hingga Meninggal di Jalan Baru Gading Gunungkidul
Advertisement
Polisi Ungkap Jenazah yang Ditemukan di Kali Code Pleret Merupakan Warga Wonogiri
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Lebaran Hari Kedua, Malioboro Mulai Dipadati Wisatawan
- Pospam Hargodumilah Tangani Tujuh Kendaraan Bermasalah
- Viral, Sampah Berserakan di Pintu Masuk Jalan Dagen Malioboro, Begini Tanggapan UPT
- Hari Kedua Lebaran, Ribuan Penumpang Masih Berdatangan di Stasiun Daop 6 Jogja
- Polisi Ungkap Jenazah yang Ditemukan di Kali Code Pleret Merupakan Warga Wonogiri
Advertisement
Advertisement
