Advertisement
Korupsi Perizinan Jogja, Besok Haryadi Suyuti Bakal Dituntut di Persidangan
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Sidang korupsi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton Jogja yang menyeret mantan Wali Kota Haryadi Suyuti memasuki babak akhir dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembacaan tuntutan JPU ke Haryadi tersebut dijadwalkan pada Selasa (14/2/2023).
Menanggapi agenda tersebut, Jogja Corruption Watch (JCW) meminta JPU memberikan tuntutan hukuman semaksimal mungkin kepada terdakwa sesuai fakta persidangan dan dakwaan yang diajukan. Persidangan yang sudah dimulai sejak Oktober 2022 tersebut mendakwa mantan Wali Kota Haryadi menerima suap dengan total uang sebesar USD27.258 dan beberapa hadiah berupa mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc dan sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon.
Advertisement
JPU di awal persidangan mendakwa Haryadi dengan pasal 12 Juncto pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31/1999. Kepala Humas JCW Baharudin Kamba menyebut hukuman untuk pasal yang didakwakan pada mantan Wali Kota Jogja tersebut minimal dihukum empat tahun penjara maksimal 20 tahun penjara. “Kami harap JPU memberikan tuntutan maksimal sesuai fakta persidangan yang ada,” katanya, Senin (13/2/2023).
BACA JUGA: 5 Gempa Paling Mematikan di Dunia, Korban Terbanyak Capai 830.000
Kamba berkaca pada putusan pengadilan sebelumnya yang memvonis penyuap Haryadi, yaitu Oon Nasihono dan Dandan Kartika Jaya. “Sebelumnya JCW mengkritik tuntutan JPU KPK terhadap Oon Nusihono selaku penyuap dituntut selama 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis terhadap Oon Nasihono sama dengan tuntutan JPU KPK yakni 3 tahun penjara,” jelasnya.
Ketegasan JPU, jelas Kamba, jadi bagian pemberantasan korupsi. “Jangan diberikan tuntutan ringan yang berakhir dengan vonis ringan, nanti pemberantasan korupsi jadi turun. Perlu ketegasan JPU agar jadi contoh bahwa korupsi ini kejahatan serius maka harus dihukum dengan tegas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Libur Akhir Pekan di Jogja: Konser Musik dan 51 Pedagang Angkringan Ramaikan Ngangkring Art Fest
Ditutup, Super League and Fish Art Jadi Wadah Penjaringan Bakat Olahraga & Seni Mahasiswa
Sekda DIY: Dokumen IPL Tol Jogja-YIA di Kulonprogo Ditargetkan Rampung Bulan Ini
Mitigasi Bencana Masuk dalam Rencana Pembangunan di Kota Jogja
Advertisement
Konstruksi Tol Jogja Solo Ruas Trihanggo-Junction Sleman Capai 4 Persen
PPP DIY Berangkatkan 5 Kader Umrah Gratis, Minta Didoakan Menang di 2024
Tak Cuma Ribuan Selimut-Matras, Relawan Merapi Terima Ratusan Paket Sembako dari Pemerintah
Bocah Meninggal Dunia Diduga Keracunan Makanan Balai Kalurahan, Begini Reaksi sang Ayah
Puluhan ASN Sleman Peroleh Promosi dan Rotasi Jabatan
Advertisement
Penuhi Undangan BPS, Bea Cukai Jogja Jadi Narasumber FGD Peningkatan Kualitas Ekspor
PHRI Bantul Klaim Sampah Hotel-Resto Sudah Dikelola Mandiri
Warung Sate Puas, Saksi Bisu Perjuangan Gerilyawan Republik Mempertahankan Kemerdekaan
Badan Anggaran DPRD Sleman Jadi Penjaga Gawang APBD
Perkembangan Wilayah Utara Kulonporogo Masih Tertinggal, DPRD: Teknogi Informasi Kuncinya!
Advertisement
Kasus Pembuangan Bayi Kembar Berbah, si Ibu Resmi Jadi Tersangka
Berita Pilihan
Advertisement
Pelayat dari Berbagai Latar Belakang Lepaskan Pengusaha Soebronto Laras di TPU Karet Bivak
Advertisement
Di Jepang, Ada Sebuah Kota yang Berada di dalam Kawah Gunung Berapi
Advertisement
Berita Populer
- 246 Sumur di Jogja Diuji sejak 2021, DLH: 98% Tercemar!
- Terdakwa Korupsi SMP 1 Wates Bacakan Pembelaan 3 Lembar di Persidangan
- Jadwal keberangkatan KA Bandara YIA dari Stasin Tugu Jogja, Jumat 22 September 2023
- Membangun Budaya Literasi Butuh Komitmen Bersama
- Begini Cara Membeli Tiket KA Bandara YIA, Praktis!
Advertisement
Advertisement
