Coklit Pemilu 2024 di Jogja Diawasi Petugas

Harianjogja.com, JOGJA— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mencermati proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh petugas Panitia Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih) di tingkat wilayah. Pemantauan terhadap proses ini dinilai menjadi salah satu prioritas utama dalam tahapan Pemilu 2024 lantaran berkaitan langsung dengan daftar pemilih tetap (DPT). 

Di wilayah DIY sebanyak 12.071 petugas Pantarlih nantinya akan melaksanakan proses coklit dengan mendatangi pemilih secara langsung atau menindaklanjuti usulan RT atau RW. Petugas Pantarlih juga telah dibekali dengan sejumlah bimbingan agar pelaksanaan coklit berjalan sesuai dengan aturan. Adapun tahapan coklit berlangsung sejak sejak 12 Februari-14 Maret.

Komisioner Bawaslu Jogja Muhammad Muslimin mengatakan, tepat setahun menjelang ajang pencoblosan pada Pemilu 2024 petugas Bawaslu diminta untuk bersiap dengan sejumlah proses dalam tahapan Pemilu. Yang terdekat adalah pengawasan terhadap proses coklit dan verifikasi faktual bagi calon perseorangan bakal calon DPD RI asal DIY. 

"Setiap proses tentu kita cermati, yang sekarang sedang berlangsung itu yakni pemutakhiran data pemilih dan bersama dengan itu juga ada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI," ujarnya dalam apel siaga setahun menyambut Pemilu 2024, Senin (14/2/2023). 

Menurutnya, petugas dari Bawaslu nantinya akan mencermati setiap tahapan coklit yang dilakukan oleh jajaran Pantarlih. Tim coklit KPU yang nantinya akan menyambangi rumah pemilih untuk melakukan verifikasi dan keperluan penapisan data akan didampingi oleh petugas Bawaslu agar proses coklit berjalan sesuai dengan ketentuan. 

"Kita juga terjunkan petugas untuk ikut mendampingi para Pantarlih yang datang ke rumah-rumah warga. Mereka akan mengawasi data yang ada di KPU dengan data warga yang berada di lokasi sasaran," katanya. 

Muslimin menerangkan, data yang diverifikasi oleh petugas Pantarlih merupakan hasil pencermatan dari Pemilu 2019 silam. Selain itu data tersebut juga telah melalui pembaharuan sekali dalam tiga bulan dengan pembaharuan terakhir berlangsung pada Januari lalu. "Ini memang pengawasan prioritas karena kan berkaitan langsung dengan hak pilih, jangan sampai masyarakat Indonesia tidak terdaftar dan hak pilihnya hilang pada Pemilu 2024 nanti," ucapnya. 

BACA JUGA: Apa Sebenarnya Motif Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo dkk?

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Bawaslu bersama perangkat pengawas Pemilu di berbagai elemen juga melangsungkan apel siaga menyambut setahun menjelang proses Pemilih 2024. Bawaslu menyerukan agar dalam setiap tahapan dan menjelang Pemilu nanti setiap elemen warga mengedepankan suasana yang damai, anti politik uang dan membendung berita bohong serta ujaran kebencian.

"Deklarasi ini sekaligus menyatakan kesiapan jajaran pengawasan Pemilu dalam menjalankan tugas Pemilu 2024, kami bersiap untuk menjaga pelaksanaan Pemilu agar berintegritas, jauh dari hoaks, ujaran kebencian dan menghindari politik uang dan politik SARA," ucap Muslimin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News