Kasus Mario Dandy Bisa Picu Pembangkangan Sipil, Saatnya Reformasi Struktural Ditjen Pajak

Harianjogja.com, SLEMAN — Keluarga Alumni Mahasiswa UGM (Kagama) Fakultas Filsafat menuntut adanya reformasi struktural di tubuh Ditjen Pajak. Hal ini menyusul terbongkarnya gaya hidup mewah para pejabat perpajakan.

Ketua Umum Kagama Filsafat, Chairis Zubair menjelaskan kasus kekerasan Mario Dandy Satrio, anak Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo, memperlihatkan dengan jelas kepada masyarakat bagaimana keluarga pejabat Ditjen Pajak memiliki harta begitu banyak dan gaya hidup mewah. “Ini menyakiti hati masyarakat,” ujarnya kepada media, Senin (27/2/2023).

Beberapa yang menjadi sorotan seperti jeep Rubicon dan Harley yang kerap dipakai Dandy flexing, aneka mobil mewah di garasi rumah di Simprug, Jakarta dan Timoho, Jogja, kemudian mempunyai perumahan di Manado dan aneka bisnis kuliner, hewan peliharaan mahal Pitbull France, hingga istri yang kerap memamerkan tas-tas yang harganya lebih mahal.

“Ketika masyarakat masih susah dengan kondisi ekonomi yang sulit, maka tentu tak elok jika pegawai pajak, yang notabene dibiayai oleh masyarakat banyak, justru memamerkan gaya hidup mewah yang tak pantas,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kesaksian Warga Timoho Jogja soal Mario Dandy

Dia menilai momentum ini sebagai trigger untuk reformasi struktural di lingkungan Ditjen Pajak. Selama ini, nyaris tidak ada yang mengawasi.

Walau ada Inspektorat Pajak, tetapi kasus Rafael menunjukkan bahwa semua itu tak cukup. Dilaporkan sejak 2012 karena ada banyak transaksi mencurigakan, Rafael baru akan diperiksa setelah kasus penganiayaan David ini mencuat.

Ini menunjukkan bahwa Kemenkeu seolah tumpul untuk menangani kasus di institusinya sendiri. “Jika fenomena ini dibiarkan terus tanpa ada reformasi struktural, kami mengkhawatirkan bias terjadi pembangkangan sipil besar-besaran. Sesuatu yang kita bersama tidak menginginkannya,” kata dia.

Kagama Filsafat menuntut agar Kementerian Keuangan melakukan reformasi struktural yang menyeluruh. Agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak untuk menjadi luar biasa kaya dengan cara yang tak patut.

“Kami juga menginginkan Kemenkeu untuk lebih transparan lagi dan melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan,” katanya.

Selain kekayaan Rafael, ia juga menuntut KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut mengusut harta seluruh petugas pajak di Indonesia. “Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News