Selamat! Rektor UII Terpilih Menjadi Ketua Umum BKSPTIS

Harianjogja.com, SLEMAN– Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS). Dia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIII yang digelar UII.

Pimpinan Sidang, Edy Suandi Hamid mengatakan Ketua Umum Periode 2023-2027 terpilih dalam Munas di hari kedua pada Kamis (9/3/2023). Proses pemilihan yang sudah disetujui dan disepakati bersama, langsung disahkan.

"Kami sahkan secara aklamasi, Prof. Fathul Wahid sebagai Ketua BKSPTIS periode 2023-2027 sekaligus sebagai Ketua Formatur," ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/3/2023).

Rektor UII, Fathul Wahid menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UII. Menurutnya BKSPTIS membutuhkan beberapa tim formatur untuk membantu kinerja organisasi ke depannya.

"Kami ingin tambahan tim beberapa orang, menjadi tim formatur, perwakilan lintas wilayah sehingga nanti akan diadakan rapat menyelesaikan kepengurusan dan kita sudah punya daftar yang siap menjadi pengurus," ucapnya.

Dari hasil Munas ini disepakati sepuluh poin sikap untuk merespon masalah pendidikan dan kebangsaan. Fathul menyebut pernyataan sikap tersebut dikeluarkan karena tergerak dari kesadaran sebagai anak bangsa yang mendambakan Indonesia semakin maju.

Sepuluh sikap tersebut di antaranya, pertama mengajak PTIS meningkatkan kualitas kelembagaan, pendidikan, penelitian, penjaminan mutu dan kerja sama dengan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Serta meningkatkan kontribusi untuk penyelesaian masalah bangsa dan kemanusiaan dalam rangka menjadi Perguruan Tinggi yang bermartabat, baik di kancah nasional maupun global."

Kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih baik, kepada penciptaan ekosistem pendidikan nasional, yang mendorong kemajuan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, melalui berbagai kebijakan ungkitan dan afirmasi terutama untuk PTIS yang sedang berkembang.

Ketiga, mengajak seluruh anak bangsa untuk melawan disinformasi dan misinformasi dengan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terhasut.

Keempat, mendorong pemerintah dan content creator untuk hadir menguatkan kepedulian terhadap ekosistem media yang mencerdaskan publik, agar kemajuan teknologi digital dapat memberikan manfaat terbaik.

Kelima, mendesak pemilik platform digital untuk tidak abai terhadap tanggung jawab sosial dan hanya berpihak pada kepentingan komersial dalam penyusunan algoritma media sosial yang menyebabkan menjamurnya konten sensasional yang miskin nilai.

Keenam, mengajak penyelenggara negara menjamin pemilihan umum pada 2024 berjalan secara bermartabat, dalam rangka menjaring para pemimpin yang berkualitas dan mengedepankan kepentingan bangsa.

Ketujuh, menyeru seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak tergoda dengan politik uang dan menggadaikan masa depan bangsa kepada mereka yang menghalalkan segala cara demi memenangkan kontestasi pemilihan umum.

Kedelapan, mendesak pemerintah untuk lebih serius melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan menutup jurang ketimpangan ekonomi dan menguatkan pemertanaa kesjerathertaan anak bangsa.

BACA JUGA: 6 Film Budaya tentang Jogja Diluncurkan Perdana di Bioskop

Kesembilan, mendesak seluruh penyelenggara negara di semua tingkat untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat dengan terlibat pada praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, menurunkan kualitas layanan dan fasilitas publik, mengikis kepercayaan publik kepada negara serta menghambat pencapaian keadilan sosial.

Dan terakhir, meminta pemerintah untuk menjamin, bahwa supremasi hukum selalu berada dalam posisi tertinggi dengan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, untuk menjamin kesetaraan dan merawat rasa keadilan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News