Polresta Sleman Tangkap Pelaku Begal Sadis di Pakem
Polresta Sleman menangkap pelaku pembegalan bersenjata tajam yang merampas motor, ponsel, dan dompet milik pekerja di Pakem. Polisi segera menggelar rilis kasus
Suasana peluncuran program Mas Kliwon di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center pada Senin (20/3/2023)./Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman resmi meluncurkan program Melayani OSS Keliling Kapanewon (Mas Kliwon). Melalui program ini, warga bisa mengurus berbagai persoalan perizinan di Kapanewon.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menerangkan Mas Kliwon menjadi program DPMPTSP Sleman yang tujuan utamanya untuk memudahkan dan mepercepat proses perizinan.
Melalui program ini, kata dia, DPMPTSP akan berkeliling ke 17 kapanewon se-Sleman untuk melayani beragam pengurusan perizinan di Sleman.
"Terutama yang terkait dengan OSS. Karena sampai saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan belum bisa menjalankan aplikasi OSS ini," kata dia di Amartapura Hall, Senin (20/3/2023).
Masih adanya masyarakat yang belum mahir menguasi teknologi informasi, termasuk penggunaan aplikasi OSS diharapkan dapat terbantu dengan layanan pengurusan izin jemput bola ini.
"Kami akan jemput bola, nanti akan dijadwalkan di setiap kapanewon harinya apa agar bisa masyarakat menggunakan fasilitas ini untuk bisa berkonsultasi dan bisa kita bantu untuk mengurus perizinan," ucap dia.
BACA JUGA: Puluhan UMKM Pangan di Bantul Kini Punya Izin RBA
Danang menyebut dalam kurun 1-2 hari perizinan sudah rampung diproses. Asalkan persyaratan pengurusan perizinan yang dibawa warga lengkap sehingga bisa cepat diproses.
"Kalau semua persyaratan sudah komplet dan di perizinan sudah bisa menerima semuanya, baik itu lewat aplikasi dan sebagainya, 1-2 hari perizinan ini akan kita keluarkan," ujarnya.
Menurut Danang saat ini masih banyak pengusaha yang belum mengurus izin. Oleh karenanya dengan pengurusan izin ng makin mudah, Danang berharap masyarakat jadi punya niat untuk mengurus izin bagi mereka yang belum punya, terutama para pelaku UMKM.
Kepala DPMPTSP Sleman, Retno Susiati menjelaskan dengan layanan pengurusan izin yang makin dekat ke tingkat Kapanewon, masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengurus izin hingga ke kantor dinas. Kendati OSS bisa diakses masyarakat sendiri, tetapi karena aplikasi baru, masih terdapat masyarakat yang belum paham betul tentang aplikasi ini.
Layanan Mas Kliwon ini akan mulai bergerak pekan ini. Pelayanannya akan dilakukan hingga akhir tahun, DPMPTSP Sleman akan keliling ke seluruh Kapanewon secara terjadwal. "Kami sudah menyusun jadwal," ujar dia.
Ditargetkan per Kapanewon ada 100 orang yang mengurus proses perizinan. "Kalau persyaratannya sudah lengkap ini pasti akan bisa segera selesai pada saat itu juga, OSS itu," ujarnya.
Hingga saat ini, disebutkan Retno ada 15.000 - 17.000 UMK yang telah memiliki NIB. Menurut Retno masih cukup banyak yang belum memiliki NIB.
"Kendalanya itu petama mereka juga belum paham betul tentang aplikasi OSS yang kedua juga dalam hal pemenuhan persyaratan mereka juga terkendala. Yang ketiga tentunya karena aplikasi itu terikat tergantung pada jaringan, kadang-kadang ada lokasi lokasi tentu jaringan itu sulit untuk bisa memudahkan mereka mengakses," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polresta Sleman menangkap pelaku pembegalan bersenjata tajam yang merampas motor, ponsel, dan dompet milik pekerja di Pakem. Polisi segera menggelar rilis kasus
Maroon 5 akan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Simak harga tiket, jadwal presale, dan cara pembelian tiketnya.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.