Hasil Audit Sementara PMI Jogja Utang Rp7,2 Miliar, Plt Ketua: Masih Ditelusuri

Harianjogja.com, JOGJA—Palang Merah Indonesia (PMI) Jogja tengah mengaudit keuangannya yang bermasalah. Untuk sementara, ditemukan tagihan sebesar Rp7,2 miliar dari 28 vendor yang bekerja sama dengannya.

BACA JUGA: GBPH Prabukusumo Minta Masalah Utang PMI Rp3 Miliar Dibawa ke Jalur Hukum

Permasalahan keuangan PMI Jogja tersebut mengemuka setelah Ketua 2021-2026 Heroe Poerwadi yang terpilih mengundurkan diri. Sebelumnya, Heroe menyebut tagihan PMI Jogja sebesar Rp3 miliar.

Pelaksana Ketua PMI Jogja Irjen Purn Haka Astana menjelaskan tengah mengaudit keuangan organisasinya sampai menemukan titik terang.

“Awal masalahnya karena sejak terpilih saya sebagai Wakil Ketua dan Pak Heroe sebagai Ketua PMI Jogja tidak diberikan laporan keuangan kepengurusan 2016-2021. Kami sudah minta juga tidak diberi. Ternyata berjalannya waktu kami ditagih vendor. Kami kaget lalu saya menggantikan Pak Heroe yang mengundurkan diri,” jelasnya, Kamis (23/3/2023).

Haka menargetkan audit keuangan akan rampung pertengahan tahun ini.

“Saya melanjutkan kepemimpinan Pak Heroe sejak Januari, target pribadi saya masalah ini rampung enam bulan,” katanya.

Audit keuangan PMI Jogja, jelas Haka, dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya sudah minta bantuan BPKP dan mereka menyanggupi, sementara ini kami sudah mengumpulkan 28 vendor dan ternyata ada hutang 7,2 miliar totalnya,” ujarnya.

Lantaran tak memiliki laporan keuangan PMI Jogja 2016-2021, jelas Haka, audit dilakukan dengan mengecek laporan vendor-vendor tersebut.

“Kami cek notanya, komunikasi dengan pengurus lama, dan semacamnya. Apakah betul hutang tersebut harus bisa dibuktikan bersama termasuk anggaran-anggaran lainnya, memang ada inikasi tindakan pidanan dalam masalh keuangan ini,” terang Haka.

Namun, Haka tidak akan terburur-buru. Sebab, dimungkinkan ada unsur perdatanya juga.

“Pokoknya kami harus ada bukti dulu, saya ini dulu berdinas di kepolisian ilmu saya pasti akan saya gunakan dan tidak buru-buru harus teliti,” kata mantan Kapolda DIY tersebut.

Komunikasi dan klarifikasi pengurus PMI Jogja 2016-2021, lanjut Haka, belum dilakukan.

“Kami menunggu hasil audit terlebih dahulu agar jelas, artinya kalau mau ngomong datanya ada dulu dengan rinci jadi akan lebih enak komunikasinya,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News