Sekolah Aman Bencana di Bantul Perlu Perhatikan Penangan Kebakaran

BANTUL—Pembentukan sekolah aman bencana (SAB) atau lebih dikenal dengan istilah satuan pendidikan aman bencana (SPAB) selama ini lebih menekankan pada antisipasi bencana gempa bumi, tanah longsor, dan juga banjir.

SAB belum banyak menyentuh bencana kebakaran. Padahal ancaman bencana kebakaran juga tidak kalah penting disosialisaikan kepada sekolah, sehingga siswa sekolah dan gurunya juga diperlukan edukasi, pemahaman dan tata cara penanganan pertama memadamkan api ketika terjadi bencana kebakaran.

Pendapat demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Bantul, Jumakir, Senin (27/3/2023). Ia mengatakan Pemkab Bantul telah mencanangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2024 mendatang. Maka, mau tidak mau turunannya adalah keamaan dan kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah, termasuk aman dari bencana kebakaran.

Karena itu ia mendukung adanya edukasi, pemahaman dan tata cara penanganan pemadaman kebakaran ketika terjadi kebakaran di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul.

“Pelatihan penanganan pemadaman api ketika terjadi kebakaran ini penting karena ini juga bagian dari Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini juga bagian dari mendukung KLA,” katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) tahun ini edukasi, pemahaman dan tata cara penanganan pemadaman kebakaran ketika terjadi kebakaran di sekolah baru dianggarkan menyasar 90 sekolah. Dari jumlah tersebut sampai Maret ini sudah 31 sekolah yang sudah dilatih. Pelatihan baru menyasar pada guru-guru dan kepala sekolah, namun tidak menutup kemungkinan akan menyasar kepada siswanya.

Pelatihan dilakukan selama tiga hari berturut-turut mulai dari teori hingga praktek langsung di lokasi terkait tehnik dan cara memadamkan api dengan peralatan yang ada di sekitar. Guru-guru yang diperioritaskan dengan harapan ketika terjadi bencana kebakaran maka guru tidak panik sehingga bisa melindungi siswa siswi.

“Sudah tepat apa yang dilakukan oleh Dinas karena ketika guru panik, kepala sekolah panik, maka akan jadi masalah bagi anak didiknya nanti,” ujar Jumakir.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap pelatihan penanganan  awal bencana kebakaran perlu diperluas lagi bahkan bisa menyasar semua sekolah khususnya sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMP.

Pelatihan tersebut juga diharapkan tidak hanya menyasar guru-gurunya, namun juga siswanya. “Saya kira penting diterapkan di semua satuan pendidikan. Namun memang harus bertahap. Disesuaikan dengan anggaran dan juga kesiapan sekolah,” katanya.

Sebab, menurutnya butuh waktu luang untuk pelatihan penanganan awal kebencanaan karena tidak boleh mengganggu waktu kegiatan belajar mengajar (KBM). Tidak hanya pelatihan yang menyasar sekolah, namun Jumakir juga mendukung adanya pembentukan sukarelawan atau Redkar (Relawan Kebakaran) di tingkat kalurahan yang digagas BPBD Bantul karena minimnya petugas pemadam kebakaran.

Sementara, kejadian kebakaran cukup tinggi di Bantul. “Tahun lalu saja ada 134 kejadian kebakaran yang terjadi di Bantul. Dan kejadian kebakaran tidak mengenal waktu, baik siang maupun malam, baik musim kemarau maupun musim hujan,” katanya.

Dari data BPBD Bantul saat ini baru 33 kalurahan yang sudah dibentuk Redkarnya. Rencananya tahun ini akan ada 25 kalurahan lagi yang akan dibentuk Redkar. Pembentukan Redkar tersebut diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat terkait penanganan awal ketika terjadi kebakran. Selain itu sukarelawan juga dapat membantu petugas untuk mensterilisasi lokasi dalam proses pemadaman kebakaran. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.