Mau Buat Paspor atau Perpanjang SIM? Ke MPP Bantul Saja

Harianjogja, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus menambah pelayanan kepada masyarakat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Bantul. Berbagai instansi digandeng untuk bekerjasama memberikan pelayanan satu atap kepada masyarakat.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan pemerintah. Melalui penandatanganan kerjasama tersebut, Pemkab berharap dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. "Salah satunya melalui pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya saat penandanganan Kerja Sama Pelayanan Publik di Gedung MPP Bantul, Kamis (13/4/2023).

Sejumlah instansi yang menjalin kerja sama dengan MPP Bantul di antaranya Kejaksaan Negeri Bantul, KPP Pratama Bantul, Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Bantul atau  Samsat, PT. Pos Indonesia, PT Taspen Persero, BPJS Ketenagakerjaan DIY, dan BPJS Kesehatan DIY.

Halim menyebut, MPP hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah untuk menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Khususnya terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah. Melalui program MPP, ia juga berharap dapat menyatukan seluruh jenis pelayanan publik kedalam satu tempat dan sistem.

Dalam program itu, Halim juga akan melakukan transformasi teknologi. Sehingga pihaknya dapat melaksanakan pengawasan kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, serta menguatkan pelayanan terpadu. “MPP juga diharapkan dapat mendongkrak kemudahan berusaha melalui penyediaan layanan perizinan dan non perizinan terpadu. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan potensi di Bantul,” ujarnya.

MPP juga dinilai sebagai wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional menuju model yang lebih modern. Wujud modernisasi tentu harus dilakukan perubahan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kertas atau bahkan sama sekali tidak menggunakan kertas (paperless).

Transformasi dari offline menjadi online itu, kata Halim akan mengubah secara struktural dan cara bekerja institusi. Karena itu dibutuhkan perencanaan secara matang agar komitmen tersebut tidak menghadapi kendala. “Kita harus betul-betul menyiapkan roadmap transformasi digital pelayanan publik, perluas akses dan peningkatan infrastruktur digital. Serta mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital,” imbuh Halim.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul, Annihayah mengatakan sejumlah instansi yang akan membuka pelayanan publik di MPP Bantul terus bertambah. “Sehabis lebaran nanti dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga akan membuka layanan pembuatan paspor,” katanya.

Sementara ini berjalan dan paling banyak diakses oleh masyarakat adalah layanan izin kesehatan dari Dinas Kesehatan, perpanjangan SIM dari Polres Bantul, perpanjangan STNK dari Samsat, dan BNN untuk permohonan layanan pemeriksaan urine. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.