Dianggap Ilegal, JPW Desak Ujian Praktik SIM Dihentikan, Setuju Nggak Lur?

Harianjogja.com, SLEMAN—Menanggapi temuan Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY terkait tidak adanya landasan hukum yang mengatur materi ujian praktek SIM, Jogja Police Watch (JPW) meminta ujian praktik SIM sementara dihentikan.

Kadiv Humas JPW, Bahruddin Kamba, menjelaskan jika tidak memiliki dasar hukum, maka pelaksanaan ujian praktek SIM perlu dihentikan. “Segera saja dihentikan praktek ujian SIM. Jika tetap dilakukan sementara tidak memiliki dasar hukum, itu namanya illegal,” ujarnya, Kamis (4/5/2023).

BACA JUGA: Ombudsman DIY: Ujian Praktik SIM yang Sangat Sulit Tidak Punya Dasar Hukum

Tidak adanya landasan hukum tersebut terjadi sejak diundangkannya Peraturan Polri No. 5/2021, yang pada Pasal 46 dinyatakan bahwa Perkap No. 9/2012 tentang Surat Izin Mengemudi dicabut dan tidak berlaku. Sementara Keputusan Kakorlantas Polri yang akan menggantikan peraturan tersebut sampai saat ini belum ada.

Maka JPW mendorong Kakorlantas Polri segera membuat keputusan yang mengatur tentang praktek ujian SIM, agar anggota Polantas memiliki dasar hukum dalam melaksanakan aturan tersebut. Ia berharap peraturan baru tersebut tidak mempersulit peserta ujian SIM.

BACA JUGA: Korban Perampasan Motor Samsat Palsu di Jogja: Wajahnya Jelas di Video!

Sulitnya ujian praktek SIM membuat banyak masyarakat yang memilih jalan pintas. “Ujian praktek SIM memang selama ini banyak dikeluhan oleh masyarakat karena dianggap sulit. Sehingga jalan pintas dengan cara ‘tembak’ dilakukan meski harganya jauh lebih mahal,” ungkapnya.

Menurutnya, yang terpenting dalam ujian SIM adalah bagaimana kesadaran, ketertiban dan kedisiplinan dalam berkenda dapat diserap oleh peserta. “Karena tidak menjamin juga apabila seorang pengendara yang memiliki SIM tapi tidak ugal-ugalan dijalan,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.