Advertisement
Buruh DIY Kritik DPR Lambat Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Aksi MPBI dalam peringatan Hari Buruh di Titik Nol Kilometer, Senin (1/5/2023). - Harian Jogja/Stefani Yuliandriani
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) DIY mengomentari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sedang dibahas oleh DPR-RI.
Koordinator MBPI, Irsyad Ade Irawan, mengaku tidak puas dengan lambannya pembahasan RUU PPRT yang mentok karena tidak kunjung disahkan DPR. “Seharusnya bisa secepat disahkanya UU Cipta Kerja,” katanya Jumat (6/5/2023).
Advertisement
Dirinya menyampaikan UU Ciptaker yang dinilai cacat dan inkonstitusional karena kurangnya partisipasi terkait bisa dilakukan secara lebih efektif.
BACA JUGA : Pembahasan RUU Terkait Ketenagakerjaan di Tahun
Pembahasan UU PPRT yang menjadi harapan bagi buruh yang bekerja di sektor non-formal. Dengan adanya RUU tersebut maka hak yang dimiliki menjadi sama dengan pekerja sektor formal.
“Buruh formal itu kan pengusaha yang wajib mendaftarkan maka kalau pprt itu kemudian harus bisa diatur apgar pprt mendapat jaminan kesehatan dan pekerjaan,” katanya.
Harapannya penyalur kerja tidak hanya sekedar outsourcing gaya baru tetapi lebih sebagai lembaga yang menyalurkan pekerjanya dengan baik. Soal kepastian hukum terkait jam kerja harus bisa diatur antara pekerja dan penyedia kerja agar tidak terjadi over time yang berujung pada eksploitasi.
BACA JUGA : Desak Pengesahan RUU PPRT, 1.000 Perempuan
“Harus diatur soal buruh soal diskriminasi, biasanya diatur Dinas Tenaga Kerja, nanti ada forum antara buruh dan perusahaan harus nya dan badan seperti itu yang melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi pelecehan dan kekerasan,” ucapnya.
Ia menegaskan buruh punya hak untuk mendapatkan pelatihan yang menunjang skill yang diperlukan serta bisa melakukan advokasi secara mandiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Diduga Kesenggol Mobil Damkar, Satu Pesepeda Motor Meninggal Dunia
Mahardi Badrun Dikukuhkan Jadi Ketua Apdesi Bantul Periode 2023-2028
DPRD DIY: Perlu Pelibatan Masyarakat Jaga Citra Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia
Dishub DIY: Kawasan Sumbu Filosofi Harus Bebas Polusi dan Kemacetan
Advertisement
Bupati Sleman Berharap Rois Rangkul Masyarakat dan Jaga Toleransi Antarumat Beragama
Bawaslu-Kejari Kulonprogo Komitmen Cegah Pelanggaran Pemilu 2024
Jaga Sapta Pesona, Pengelola Pariwisata Diminta Maksimalkan Kelola Sampah Wisata
Jelang Pemilu 2024, ASN Diminta Netral dan Bijak Dalam Bermedsos
Pemkab Sleman Gelar Pasar Murah Mulai Lusa, Catat Ini Harga dan Batasan Pembeliannya!
Advertisement
Bawaslu Bantul Lakukan Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilu 2024
Pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA Seksi 2 Ditarget Bertambah 3 Persen pada Akhir September Ini
Bulan Imunisasi Anak Dimulai, Dinkes Jogja Targetkan 100% Siswa Diimunisasi
Enam Tanah Wakaf Terdampak Tol Jogja-Bawen Junction Sleman-Banyurejo Mulai Diproses
Advertisement
Seperti Ini Mekanisme Penggantian Tanah Wakaf Terdampak Tol Jogja-Bawen
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penuhi Undangan BPS, Bea Cukai Jogja Jadi Narasumber FGD Peningkatan Kualitas Ekspor
- PPP DIY Berangkatkan 5 Kader Umrah Gratis, Minta Didoakan Menang di 2024
- Sekda DIY: Dokumen IPL Tol Jogja-YIA di Kulonprogo Ditargetkan Rampung Bulan Ini
- Mitigasi Bencana Masuk dalam Rencana Pembangunan di Kota Jogja
- Libur Akhir Pekan di Jogja: Konser Musik dan 51 Pedagang Angkringan Ramaikan Ngangkring Art Fest
Advertisement
Advertisement
