Wabup Bantul Ingin Anggarkan Bantuan Seragam Sekolah lewat APBD, Setuju Lur?

Harianjogja.com, BANTUL—Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo mengungkapkan keinginannya untuk menganggarkan bantuan seragam gratis bagi semua siswa sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah pertama (SMP).

Keinginan tersebut tidak lepas dari terulangnya persoalan pengadaan seragam sekolah di sekolah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah negeri. Karena itu ia akan menghitung kemungkinan penganggaran seragam gratis melalui APBD.

BACA JUGA: ORI: Akal-akalan Penjualan Seragam, Sekolah di DIY Untung Rp10 Miliar

“Kita sedang hitung APBD kita apakah memungkinkan kita alokasikan bantuan seragam sekolah bagi anak anak SD dan SMP di Bantul utamanya negeri. Nanti kita lihat dulu kemampuan APBD memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan dan bapak anggota DPRD sepakat kenapa tidak [untuk dianggarkan] supaya tidak jadi polemik tiap tahun kaitan seragam sekolah,” kata Joko, saat ditemui Rabu (10/5/2023).

Dengan adanya pengadaan seragam gratis, kata Joko, maka sekolah negeri benar-benar gratis bagi semua siswa sehingga tidak ada lagi persoalan pungutan di sekolah. Selain menghitung kemungkinan menganggarkan pengadaan seragam gratis, pihaknya juga tengah menganggarkan perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan di sejumlah sekolah, terutama SD.

“Kita terus berupaya perbaiki sektor pendidikan, pertama gedung sekolah yang mengalami kerusakan dan mengganggu proses belajar mengajar. Kedua soal pengadaan seragam sekolah itu tadi,” ucapnya.

Disinggung soal tuntutan buruh di Bantul yang menginginkan subsidi biaya pendidikan dan kesehatan, Joko mengakui akan memperjuangkannya. Ia berujar saat ini pendidikan SD dan SMP sudah gratis, kecuali pengadaan seragamnya yang masih bayar. Untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat menjadi kewenangan Pemda DIY.

Namun tidak menutup kemungkinan Pemkab juga bisa turun tangan membiayai pendidikannya khusus bagi warga Bantul melalui APBD Bantul. “Ini masih kami bahas,” katanya. Namun disisi lain pihaknya juga akan menggandeng anggota DPR RI yang memiliki akses bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

BACA JUGA: ORI DIY Kebanjiran Keluhan soal Jual-Beli Seragam di Sekolah Selama PPDB Tahun Ini

Sejauh ini diakuinya anggota DPR RI juga sudah turun ke masyarakat melalui aspirasinya yang memperjuangkan biaya pendidikan melalui program KIP mulai dari SD sampai biaya kuliah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mempersilahkan warga Bantul yang membutuhkan biaya pendidikan untuk mengajukan kepada anggota DPR RI.

“Bisa juga datang ke kami, nanti datanya kami kirimkan ke Pemerintah Pusat melalui anggota DPR RI,” ucapnya.

Soal subsidi kesehatan, Joko mengaku sudah ada bantuan melalui BPJS Kesehatan. Ia memastikan semua perusahaan di Bantul sudah menganggarkan untuk biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan dan buruh. Ketika buruh atau karyawan tersebut sudah keluar dari pekerjaan, sambungnya, Pemkab akan mengupayakan membantu biaya kesehatan melalui program penerima bantuan iur atau PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemkab Bantul.

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Fardhanatun, dalam acara peringatan Hari Buruh mengaku para buruh di Bantul tidak akan menuntut kenaikan gaji, namun mereka minta ada subsidi pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki nasib buruh. “Kami minta pendidikan gratis dan kesehatan gratis,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News