Ratusan Galon Bekas Disulap Jadi Media Tanam Padi, DPRD Jogja Minta Ditiru
Poktan Swa Katon Asri Wirobrajan menanam padi dalam ratusan galon bekas. DPRD Kota Jogja menilai inovasi ini layak direplikasi.
Ibadah haji - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA–Asrama Haji Embarkasi DIY bakal dibangun di lahan Sultan Grond (SG) seluas tujuh hektare di Kabupaten Kulonprogo. Meski demikian, realisasi pembangunannya masih menunggu anggaran dari Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantow Wilayah (Kanwil) Kemenag DIY, Aidi Johansyah mengatakan pembangunan Asrama Haji DIY telah mendapatkan serat palilah dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemilik lahan. “Alhamdulillah kami sudah memperoleh serat palilah dari Sri Sultan HB X untuk berusaha membangun embarkasi di DIY,” katanya, Jumat (2/6/2023).
Rencananya, Asrama Haji DIY akan dibangun di Pripih, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo, yang berjarak sekitar lima kilometer dari Yogyakarta International Airport (YIA). Aidi mengatakan anggaran untuk pembangunan fisik asrama haji tersebut dianggarkan Kemenag RI pada 2024.
BACA JUGA: Cawapres untuk Anies Sudah Diputuskan, Deklarasi Paling Lambat 16 Juli
“Kami terus berjuang agar pada 2024 kita bisa memperoleh anggaran yang pertama, karena perkiraannya pembangunan asrama ini tidak selesai hanya dalam waktu setahun. Tahun 2024 diharapkan Kemenag RI bisa mengucurkan anggaran, tentu dengan persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas],” katanya.
Hingga kini, menurut Aidi, jajarannya masih menyusun kebutuhan anggaran untuk pembangunan asrama haji tersebut. “Harapan kami pada 2024 pembangunan bisa dimulai,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Poktan Swa Katon Asri Wirobrajan menanam padi dalam ratusan galon bekas. DPRD Kota Jogja menilai inovasi ini layak direplikasi.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.