Advertisement

Perangkat Kelurahan Harus Bisa Kelola Dana Keistimewaan

Stefani Yulindriani Ria S. R
Rabu, 07 Juni 2023 - 21:47 WIB
Maya Herawati
Perangkat Kelurahan Harus Bisa Kelola Dana Keistimewaan Ilustrasi dana. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya

Advertisement

Harianjogja, JOGJA–Pemda dan DPRD DIY mendorong setiap kalurahan/kelurahan di DIY mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais). Untuk mendorong pengoptimalan pengelolaan anggaran tersebut, Sosialisasi Keistimewaan Tahun 2023 terus digelar.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyampaikan saat ini BKK Danais telah diakses pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan, serta kelurahan melalui kemantren (kecamatan). Di Kota Jogja misalnya, pada 2023 ini setiap kemantren mendapat alokasi Rp100 juta untuk menyelenggarakan gelar budaya.

Advertisement

Menurut Eko pengelolaan BKK Danais tersebut belum optimal. Oleh karena itu, Eko mendorong pengelolaan setiap kelurahan di Kota Jogja untuk dapat mengelola pendanaan tersebut. Menurutnya, masyarakat melalui kelurahan dapat berpartisipasi juga dalam upaya mewujudkan keistimewaan DIY. Menurutnya dalam Undang-Undang No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan keistimewaan.

BACA JUGA: Produksi Sampah di Jogja Sempat Turun, Tapi Naik Lagi Gara-Gara Ini

Dijelaskan Eko, dalam Pergub No.85/2019 dan Pergub 25/2019 juga diatur mengenai peningkatan partisipasi Pemkot sebagai konsolidator dalam perencanaan danais dalam upaya membangun keistimewaan dengan melibatkan masyarakat di tingkat kampung. “Ini dapat melibatkan RT, RW, dan seterusnya. Maka salurannya melalui lurah, kemantren dan organisasi perangkat daerah [OPD],” katanya, Rabu (7/6/2023).

Dengan alokasi danais yang dapat dimanfaatkan setiap kelurahan, maka tujuan keistimewaan DIY yakni menyejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Inspektur Inspektorat DIY, Muhammad Setiadi menyampaikan BKK Danais merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari APBD DIY yang diperuntukkan kepada pemerintah desa. Pendanaan tersebut menurut Setiadi dialokasikan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan desa.

Menurutnya, Inspektorat DIY mengawasi pengelolaan BKK Danais. “Tujuannya agar seluruh kalurahan perencanaannya tepat, kalau rencanaan tepat, pelaksanaan tepat, maka tujuan BKK Danais dalam rangka kesejahteraan masyarakat DIY akan tercapai,” katanya.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Pilihan

Advertisement

alt

KPK Bidik Dugaan Penggelembungan Harga APD Covid-19

News
| Sabtu, 20 April 2024, 14:17 WIB

Advertisement

alt

Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia

Wisata
| Jum'at, 19 April 2024, 20:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement