Legislator Minta Pemkab Kulonprogo Lakukan Pemerataan Padat Karya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Legislator Kabupaten Kulonprogo, Ratna Purwaningsih meminta pemerintah setempat untuk melakukan penambahan dan pemerataan program padat karya, karena masih banyak jalan rusak di wilayah tersebut.

BACA JUGA: Rp2,5 Miliar Digelontorkan untuk Padat Karya

Ratna Purwaningsih di Kulon Progo, Minggu, mengatakan pada 2020-2021, anggaran pembangunan dan rehabilitasi jalan banyak yang alihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga jalan kabupaten dan jalan lingkungan banyak yang rusak.

"Untuk itu, kami mengusulkan adanya penambahan dan pemerataan program padat karya, karena banyaknya jalan yang rusak di wilayah Kulon Progo," kata Ratna.

Ia mengatakan padat karya juga memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan di masa-masa sulit saat ini.

"Pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. masyarakat banyak yang menganggur. Kami meyakini padat karya mampu menangani masalah pengangguran, meski bersifat sementara. Namun, masyarakat tetap bisa bertahan sampai mendapatkan pekerjaan baru," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo Nur Wahyudi mengatakan anggaran padat karya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, Disnakertrans Kulonprogo kekurangan sumber daya manusia yang menangani program padat karya.

Pada 2023,, pelaksanaan padat karya sebanyak 82 titik yang tersebar di beberapa desa/kalurahan.

Ia mengatakan pelaksanaan padat karya berlangsung pada Juli-Agustus 2023.

Program padat karya meliputi, padat karya bantuan keuangan khusus (BKK) sumber dana DIY sebanyak 57 lokasi dan APBD kabupaten sebanyak 25 lokasi. Saat ini, masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan.

"Kami melakukan survei lokasi untuk penentuan desain gambar dan rencana anggaran biaya menyesuaikan antara proposal dengan dana di APBD (padat karya BKK DIY)," katanya.

Lebih lanjut, Nur Wahyudi mengatakan besaran program padat karya satu lokasi berdasarkan pembiayaan. Pertama, padat karya BKK ada dua jenis, yakni Rp100 juta dan Rp200 juta.

"Kedua, padat karya APBD kabupaten masing-masing Rp100 juta. Anggaran padat karya bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp2,5 miliar," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara