Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Ilustrasi./Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Ery Widaryana menuturkan di Sleman tidak ada peraturan spesifik tentang wisuda. Meski demikian dia memastikan wisuda tidak bersifat wajib.
Ery mengatakan wisuda bagi setiap sekolah sifatnya opsional. "Enggak ada aturannya, wisuda itu opsional sekolah dan orang tua. Kami tidak mengharuskan dan tidak bisa melarang," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).
Dia juga menegaskan jika ada siswa atau orang tua siswa yang keberatan dengan adanya wisuda karena biaya yang dianggap mahal, maka tidak perlu mengikuti wisuda. "Boleh saja [tidak ikut wisuda]," katanya.
BACA JUGA: Wisuda TK-SMA Dikeluhkan Orang Tua, Dewan Pendidikan DIY: Itu Aktivitas Muspra!
Mereka menilai jika kegiatan wisuda malah memberatkan orang tua maka sebaiknya tidak dilakukan.
Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa juga mengaku kaget dengan mulai maraknya kegiatan wisuda yang dilakukan TK, SD, SMP, dan SMA di DIY. “Tetapi kok tiba-tiba TK, SD, sekolah-sekolah itu ikut-ikutan, seperti latah begitu,” katanya, Jumat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Dinkes Semarang menyebut kualitas udara radius 2 km TPA Jatibarang tidak sehat usai kebakaran, warga diminta waspadai gangguan pernapasan.
Polda Sumut menyita 244 kg sabu dari tiga kasus berbeda di Asahan, Aceh Timur, dan Langkat. Sebanyak sembilan tersangka diamankan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta warga mewaspadai kebakaran di permukiman padat, terutama saat cuaca panas berkepanjangan.
Polresta Jogja menyatakan dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego di Alkid tak memenuhi unsur pidana setelah memeriksa 17 orang.
BGN menemukan yayasan meminta setoran per ompreng kepada mitra MBG. Sudaryono menyebut praktik tersebut bermula dari kepemimpinan sebelumnya.