BPBD DIY: Mitigasi Gempa Sulit, Karakteristik Sesar Aktif Berbeda dengan Wilayah Lain

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya meningkatkan mitigasi bencana gempa bumi di DIY diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY cukup sulit. Hal ini karena karakteristik sesar aktif berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Sesar aktif yang ada dan melewati sejumlah area di Jogja disebut tidak diasumsikan sebagai garis lurus yang membentang panjang. 

"Gempa ini kan memang agak sulit beda dengan ancaman bencana alam lainnya. Dan sesar di Jogja belum tersingkap sempurna, memang ada prediksi soal sesar opak dan yang lain, tapi beda dengan daerah lain yang bisa ditarik garis lurus dan tahu wilayah mana saja yang dilewati," kata Plh Kepala Pelaksana BPBD DIY Danang Samsurizal, Selasa (4/7/2023) malam. 

Karakteristik sesar ini pernah diungkapkan oleh BMKG yang menyatakan bahwa Sesar Opak yang keberadaannya saat ini masih aktif merupakan sebuah zona, sulit untuk mengidentifikasinya dalam bentuk garis lurus.

Patokannya yakni perbedaan topografi yang mencolok antara tinggi di Nglanggeran dan Bantul. Panjang sesarnya sekitar 35 km dari Kretek sampai Prambanan. 

Selain Sesar Opak dengan ancaman Magnitudo 6,6 di Jogja ada pula Lempeng Megatrust dengan kekuatan mencapai Magnitudo 8,7. Selanjutnya juga ada Sesar Dengkeng, Oya, Progo dan baru-baru ini peneliti BRIN juga mengungkapkan keberadaan Sesar Mataram yang berpapasan dengan Sesar Opak, dimulai dari utara Candi Boko dan memanjang di sekitar selokan Mataram.

BACA JUGA: 5 Kuliner Pasar Kranggan Dekat Tugu Jogja yang Tak Bikin Kantong Jebol

Menurut Danang, karakteristik gempa di Jogja berbeda. Pemetaan episentrum gempa memang bisa dilakukan berikut potensi ancamannya. Akan tetapi wilayah yang terdampak nantinya akan berubah. Oleh karena itu petugas tidak berani memprediksi ancaman gempa bumi. Kajian secara akademis hanya memuat soal potensi wilayah yang terdampak. 

"Kita hanya bisa buat potensi dengan banyak model. Kalau prediksi kan ada perkiraan waktu dan jelas kalkulasinya," kata dia. 

Belum lama ini sejumlah instansi kebencanaan daerah dan nasional berkumpul dalam agenda Gladi Ruang atau Tabletop Exercise (TTX) yang membahas dan melihat kesiapan Jogja dalam menghadapi bencana gempa Bumi akibat Sesar Opak. Ada lima fokus besar yang dikaji meliputi pra bencana yaitu pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi, kesiapan dan kesiagaan. 

"Kemarin itu masuk ke agenda kesiapan. Kita latihan kalau ada potensi gempa bumi kita bagaimana kesiapannya baik dari pendukung seperti regulasi dan SOP serta SDM tersedia," katanya. 

Danang mengklaim bahwa secara umum dari skala 1-10 kesiapan Jogja menghadapi bencana gempa bumi berikut pengambilan keputusannya berada di angka 8. Instansi dadi tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional telah mempunyai kapasitas yang cukup dalam kesiapan menghadapi ancaman itu. 

"Cuma yang masih muncul dan perlu evaluasi itu terkait dengan terkoordinasikannya semua perangkat dengan baik," katanya. 

Ardex-23

Dalam waktu dekat ASEAN Disaster Emergency Response Simulation Exercise 2023 (Ardex-23) bakal diselenggarakan di Bantul pada 31 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Ardex sendiri merupakan latihan penanggulangan bencana untuk negara-negara ASEAN yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

"Pada agenda itu akan ada pengujian sejauh mana seluruh perangkat kebencanaan dan upaya mitigasinya itu siap," pungkas dia. 

Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda DIY Pratama Wahyu Hidayat menyebutkan bahwa, sampai saat ini belum ada kajian lebih lanjut soal keberadaan Sesar Mataram yang baru-baru ini ditemukan oleh para peneliti. Namun, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sesar lain yang terdapat berada di wilayah setempat.  "Kajiannya berkaitan dengan tata ruang wilayah dan pembangunan lima tahun," kata dia. 

Untuk perencanaan tata ruang, Pemda DIY telah mengeluarkan Perda DIY No. 5/2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY. Di dalamnya memuat penataan ruang yang selaras dengan visi wilayah ini untuk menjadi pusat pendidikan, budaya, wisata dan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana. Tidak hanya soal gempa bumi aturan ini juga mencakup bencana lain seperti gunung api, tsunami, tanah longsor dan lainnya.  "Dibandingkan dengan tahun 2006 tentu kita lebih siap yang sekarang," jelas dia. 

Hanya saja menurut Pratama, di akar rumput perlu penguatan kelompok masyarakat yang fokus pada urusan kebencanaan di wilayah setempat. Selain itu juga harus menggencarkan sistem pembangunan gedung yang tahan bencana agar dampaknya dapat diminimalkan. "Masyarakat ini juga harus peduli dengan bangunan tahan bencana kemudian soal pembentukan kelompok kebencanaan ini perlu ditingkatkan ke depannya," katanya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News