Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho/Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Beberapa Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Bantul sudah memasang iklan luar ruangan untuk pemilu 2024. Merespons hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menyebut pemasangan iklan seperti baliho tersebut belum bisa disebut kampanye karena belum ada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menjelaskan pihaknya telah memantau dan menemukan beberapa bacaleg sudah memasang iklan luar ruang seperti baliho dan sebagainya. “Ya sudah banyak, tapi jumlahnya berapa saya juga belum tahu,” ujarnya, Selasa (22/8/2023).
Meski demikian, iklan-iklan tersebut menurutnya belum bisa disebut alat peraga karena mereka belum ditetapkan dalam DCT dan belum masuk masa kampanye. “Belum bisa dikatakan alat peraga kampanye, karena masa kampanye baru bisa dilakukan 25 hari setelah penetapan DCT. Artinya tanggal 28 November,” katanya.
Maka Bawaslu belum bisa menindak iklan-iklan tersebut jika mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun ia memastikan akan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Baca juga: Calon Wisudawan UGM Dapat Pembekalan dari Ganjar Pranowo dan Menteri Investasi
“Akan kami lihat, apakah itu masuk dalam hal-hal yang harus kita koordinasikan. Untuk proses itu harus ada koordinasi dengan instansi lain. Tidak bisa Bawaslu bergerak sendiri, karena ini masih di luar masa kampanye,” paparnya.
Bawaslu Bantul akan mengkaji regulasi mana yang sesuai untuk menindaklanjuti iklan-iklan tersebut. “Kedua, kami juga akan bangun komunikasi dengan peserta pemilu terutama partai politik terutama terkait hal-hal yang sudah mulai marak itu,” ungkapnya.
Dalam PKPU No. 15/2023 tentang Pemilu, ia mengakui ada satu pasal yang memperkenankan peserta pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dalam batasan tertentu. Maka ia akan lihat pemasangan iklan tersebut melanggar batas-batas dalam PKPU ini atau tidak.
Selain itu, ia juga belum bisa menindak tegas apabila ada bacaleg yang melakukan kegiatan bagi-bagi sembako atau semacamnya. “Karena sekarang belum masuk dalam masa kampanye, maka pendekatannya akan kami lakukan secara persuasif,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Gelora Seni 17-an di Lemahdadi Bantul menghadirkan pertunjukan lintas generasi, dari tari hingga Jathilan, dalam HUT ke-81 RI.
BTN memperkuat penyaluran FLPP di Jambi dengan mendorong rumah subsidi berkualitas dan tingkat keterhunian yang mencapai 95,07%.
Kelok 23 JJLS Gunungkidul-Bantul hampir rampung dan bakal dilengkapi tiga gardu pandang untuk menikmati panorama Laut Selatan.
DPRD Jogja meminta kantong parkir disiapkan sebelum Malioboro full pedestrian untuk mencegah parkir liar, macet, dan pungutan tak sesuai aturan.
Kejagung menyita aset bos PT QSS Sudianto alias Aseng senilai Rp338,35 miliar terkait dugaan korupsi pertambangan bauksit.