5 Gunung Api Berstatus Siaga, dari Merapi hingga Anak Krakatau
Lima gunung api di Indonesia berstatus Siaga Level III. Simak riwayat erupsi Merapi, Sinabung, Lewotobi, Semeru, dan Anak Krakatau.
Aktivitas kapal nelayan di Pantai Baron di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul. Foto diambil 17 Agustus 2023-Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul, memutuskan kenaikan retribusi objek wisata pada 2024 dalam rangka penyesuaian situasi dan kondisi terkini serta menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Jatmiko Sutopo di Gunungkidul, Senin (28/8/2023) mengatakan Pemkab dan DPRD Gunungkidul telah menyetujui penyesuaian tarif retribusi wisata pada 2024.
Namun kebijakan tersebut belum final karena masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pertimbangan kenaikan tarif, pertama mengikuti laju inflasi. Selain itu, kenaikan tarif retribusi terakhir dilakukan pada 2012 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi terkini," kata Jatmiko, Senin.
BACA JUGA: Lima Makam Terdampak Tol Jogja-Solo, Kalurahan Tunggu Mekanisme Relokasi
Ia mengatakan pertimbangan lainnya, yakni dana fiskal Kabupaten Gunungkidul cukup rendah. Penurunan nominal dana bantuan dari pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah seperti penyesuaian pajak dan retribusi.
Menurut dia, kenaikan tarif retribusi wisata sudah mempertimbangkan Wilingness To Pay (WTP) atau kemampuan membayar. "Kenaikan tarif retribusi pariwisata sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah [PAD]," katanya.
Rancangan retribusi objek wisata yang telah disusun yakni kawasan Pantai Baron naik menjadi Rp15.000 per orang dari tarif yang berlaku sekarang Rp10.000 per orang (sudah termasuk asuransi Rp500 per orang).
Kenaikan tarif juga berlaku pada kawasan Pantai Wediombo, Pantai Siung, Pantai Ngobaran, Pantai Gesing dan Pantai Timang. Di sejumlah objek ini, tarif yang berlaku sekarang sebesar Rp5.000 per orang (sudah termasuk asuransi), namun mulai tahun depan naik menjadi Rp8.000 per orang di setiap destinasi.
Kenaikan tarif retribusi objek wisata pantai antara Rp3.000- Rp5.000 per kawasan wisata pantai. Kenaikan ini tertuang dalam kesepakatan bersama antara DPRD Gunungkidul dengan bupati mengenai Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Jatmiko mengatakan kenaikan tarif retribusi telah melalui kajian dan diskusi dengan berbagai pihak. Dari hasil kajian tersebut kemudian muncul kesepakatan melakukan proses pembahasan dengan DPRD.
"DPRD selaku wakil, representasi dari masyarakat, kami juga komunikasi dan disepakati angka penyesuaian retribusi," katanya. Adapun besaran kenaikan retribusi masuk ke destinasi wisata di wilayah Kabupaten Gunungkidul masih kategori wajar jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. "Di Pacitan, di Klayar Rp15.000 per destinasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia di Gunungkidul Sunyoto meminta agar kebijakan penyesuaian tarif retribusi wisata dikaji ulang. Pertimbangannya, daerah lain luar Gunungkidul bermunculan destinasi baru.
"Kenaikan itu akan menurunkan daya saing Gunungkidul. Apalagi jika tidak diikuti dengan perbaikan fasilitas umum," kata Sunyoto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Lima gunung api di Indonesia berstatus Siaga Level III. Simak riwayat erupsi Merapi, Sinabung, Lewotobi, Semeru, dan Anak Krakatau.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 9 September 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Cek jadwal lengkap tiap stasiun hingga Jogja.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 9 September 2026 lengkap 12 perjalanan dari Palur. Cek waktu kedatangan di 12 stasiun, aturan pembayaran, dan info perubahan jadwal
Kemarau panjang 2026 mulai menurunkan debit air di sejumlah wilayah Sleman. PDAM Tirta Sembada memastikan distribusi air ke 45.993 pelanggan tetap stabil.
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.
Anggota DPRD Gunungkidul Mega Nusantara Wati kaget masuk desil 5 DTSEN. Begini penjelasan soal desil dan cara mengajukan pembaruan data.