Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kulonprogo Masih Rendah

Harianjogja.com, KULONPROGO—Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Kabupaten Kulonprogo mencapai 95,6%. Berdasarkan angka tersebut, Kulonprogo menempati peringkat ke-76 dari 361 kabupaten di Indonesia.

Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pajak Daerah BKAD Kulonprogo, Agung Wibowo, mengatakan bahwa ETPD merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan aspek tata kelola keuangan daerah dan potensi pendapatan daerah dengan mendorong transaksi keuangan secara elektronik melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi produk, dan saluran distribusi.

"Belum optimalnya capaian indeks ETPD di Kulonprogo disebabkan oleh rendahnya progress pemanfaatan media pembayaran digital serta minimnya program unggulan dalam implementasi pembayaran secara digital," kata Agung dihubungi, Minggu (10/9/2023).

Rendahnya progres pemanfaatan pembayaran digital tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk melakukan percepatan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 dalam rangka mendukung implementasi ETPD dengan pembayaran pajak daerah melalui berbagai kanal pembayaran secara digital di antaranya m-banking, QRIS BPD DIY, alat perekam data transaksi wajib pajak (tapping box) di rumah makan atau restoran, hotel dan usaha parkir di Kulonprogo untuk meningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

BACA JUGA: Dorong Digitalisasi, BPD DIY dan Pemkot Jogja Launching Kanal Tunggal Pembayaran

Menurut dia, sosialisasi tapping box telah dilakukan baik dengan mengundang para pengusaha maupun mendatangi langsung di tempat usaha. Selain itu juga perlu komunikasi persuasif dengan mengedepankan komunikasi tentang perlunya pemasangan tapping box bagi pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

"Dengan adanya sosialisasi tentang pemanfaatan alat perekam data transaksi wajib pajak [tapping box], diharapkan wajib pajak dapat memahami kegunaan dan manfaat alat perekam data transaksi baik di level manajer / wakil dari wajib pajak sebagai media dalam memudahkan wajib pajak dalam mencatat transaksi usahanya beserta pajak restoran yang melekat di dalam transaksi tersebut," katanya.

Jelas Agung, sampai saat ini telah terpasang 60 alat perekam data transaksi pada sektor pajak hotel (4 alat), pajak restoran (55 alat), dan pajak parkir (1 alat).

Dia menjelaskan ada beberapa hambatan dalam memasanga tapping box seperti mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga cenderung menolak untuk dipasang alat perekam data transaksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.