Ini Kata Para Bacaleg DIY Tentang Permasalahan Sampah di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Persoalan sampah di DIY ramai menjadi perbincangan setelah ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan selama kurang lebih 1,5 bulan, meski akhirnya sudah dibuka kembali secara terbatas. Penanganan sampah dari hulu sampai hilir dengan melibatkan semua pihak menjadi penting supaya tidak menimbulkan persoalan di Bumi Mataram.

Butuh kalaborasi semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menangani sampah. Pemerintah eksekutif dan legislatif dari sisi regulasi dan penganggaran, perguruan tinggi terkait teknologi pengolah sampah, dan dunia usaha dari sisi pendanaan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Obrolan Caleg: Membangun Masyarakat yang Bijak Mengelola Sampah, di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Jogja, Senin (18/9/2023).

Diskusi ini menghadirkan tiga orang bacaleg DPRD DIY, yakni Stevanus Christian Handoko, daerah pemilihan (Dapil) Jogja; Suharno dari dapil Gunungkidul; dan Agus Mas'udi dari dapil Sleman.

Stevanus mengatakan sampah tidak bisa dihindarkan karena semua orang dipastikan memproduksi sampah, apalagi DIY merupakan kota pelajar dan kota wisata sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah sehingga volume sampah juga banyak, baik sampah organik maupun sampah non organik.

Sementara TPA Piyungan terbatas sehingga semua pihak harus gotong royong menangani sampah. “Semangat gotong-royong dan solidaritas menghadapi permasalahan sampah di masyarakat dan kuncinya kalaborasi.  Enggak bisa lempar isu ke pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota atau DPRD saja, tapi kalaborasi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, kampus, perusahaan. Banyak pihak harus terlibat,” katanya.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melihat masyarakat sebenarnya sudah banyak yang mengelola sampah secara mandiri di tingkat RT, dusun, maupun tingkat kalurahan dengan membuat Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Bahkan dengan membuat pupuk kompos dan memproduksi magot yang bernilai ekonomis. Tinggal pemerintah memberikan stimulan anggaran.

Senada, Agus Mas’udi mengatakan bahwa kapasitas TPA Piyungan berapapun tidak akan pernah mampu menampung sampah dari tiga kabupaten dan kota yang dikenal Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul). Bahkan di Sleman dalam sehari memproduksi sampah sampai 735 ton.

BACA JUGA: Volume Sampah Terus Menggunung, 10 Kalurahan di Kulonprogo Ini Justru Belum Punya Bank Sampah

Karena itu politikus PKS ini menyatakan butuh kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah mandiri dengan mulai memilah sampah di rumah. Setelah terpilah kemudian dikelola kembali di tingkat dusun sampai kalurahan. Sehingga yang dibuang ke TPA Piyungan adalah benar-benar residu yang tidak bisa dimanfaatkan kembali.

“Teknologi pengolah sampah banyak yang menawarkan dan dapat dibeli dimana saja. Tapi kalau mindset masyarakatnya tidak diubah ya percuma,” katanya. Maka ia meminta pemerintah untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Setelah itu diikuti oleh komitmen pemerintah dengan memberikan anggaran pengelolan sampah di tingkat dusun sampai kalurahan.

Setelah itu pemerintah juga harus memberikan contoh kepada masyarakat dengan tidak menggunakan sampah plastik dalam aktivitas keseharian. “Harus ada aturan penggunaan plastik dan dimulai dari pemerintah,” tegasnya.

Ia mengingatkan pemerintah bawa menciptakan lingkungan yang nyaman dan udara segar adalah amanat Undang-undang yang harus dijalankan. Dalam menjalankannya tentu harus bersinergi dengan semua pihak, termasuk masyarakat.

Sementara itu, Suharno menyatakan bahwa kehadiran pemerintah mutlak diperlukan dalam persoalan sampah ini. Menurut politikus Partai NasDem ini sebenarnya Pemda DIY tidak perlu pusing memikirkan teknologi cangih untuk menangani sampah. Namun cukup dengan memberikan anggaran dan pendampingan TPS3R di tiap kalurahan.

“Volume sampah di TPA Piyungan tidak akan pernah cukup kalau tidak disetop tingkat kabupaten atau kalurahan,” ujar politikus NasDem ini. Ia menilai sudah banyak masyarakat yang mengelola TPS 3R tinggal dukungan anggaran dari pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News