Pasar Rakyat Bantul Makin Sepi, Omzet Pedagang Turun 30%
Omzet pedagang pasar rakyat Bantul turun sekitar 30%. Belanja daring, sayur keliling, toko jejaring hingga SPPG jadi faktor penyebab.
Selokan Mataram Jogja - dok/Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY mengaku telah berkoordinasi dengan Kabupaten Sleman agar penutupan Selokan Mataram bisa dikomunikasikan kepada instansi terkait, demi menjaga dan meminimalkan lahan pertanian yang nantinya terdampak.
Rencana penutupan Selokan Mataram sebagai salah satu sumber air lahan pertanian di Sleman dilakukan lantaran adanya pekerjaan konstruksi bangunan ukur selama sebulan sejak 1 sampai dengan 31 Oktober mendatang. Ditakutkan program ini akan berdampak pada gagal panen lahan pertanian di sekitarnya.
Kepala DPKP DIY Sugeng Purwanto menerangkan, upaya pengeringan Selokan Mataram memang dilakukan setiap tahun lantaran adanya program upgrading dari instansi terkait dan juga perawatan. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan wilayah terkait agar nantinya ada area khusus yang mendapat dispensasi dari kebijakan itu.
"Memang dengan adanya kebijakan itu beberapa lahan yang ditanam padi dan butuh air masih ada sampai dengan awal November, karena kalau tidak ada suplai air isi padinya kurang bagus. Siang ini akan dibicarakan dari Sleman minta ada dispensasi untuk area Sleman barat karena mendekati panen dan perlu keberlangsungan air," kata Sugeng, Selasa (3/10/2023).
BACA JUGA: Pencermatan Rancangan DCT, KPU DIY Terima Perubahan dari Sejumlah Parpol
Sugeng menjelaskan tanaman padi yang berlokasi di Sleman barat itu memang sedang dalam tahap pertumbuhan bulir padi, sehingga membutuhkan asupan air yang cukup sampai dengan beberapa pekan ke depan. Rencana penutupan Selokan Mataram dinilainya akan mengganggu masa pertumbuhan padi menjadi tidak bernas dan kurang bagus.
"Namun untuk kebijakan ini kan semua punya kepentingan. Dari pihak Selokan Mataram mereka kan perlu rehabilitasi untuk perawatan, sementara ini dari Sleman sedang dibicarakan semoga sampai awal November ini masih bisa airnya tetap mengalir," katanya.
Sugeng menambahkan, di musim kemarau sekarang keterbatasan air memang menjadi salah satu kendala bagi petani di wilayah setempat. Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat untuk beralih ke tanaman palawija yang lebih sedikit membutuhkan asupan air dan mampu bertahan dengan situasi di musim kemarau.
"Ada jagung, kedelai, dan sangat memungkinkan ditanam pada wilayah yang butuh air sedikit. Untuk komoditas cabai dan bawang merah di DIY masih memungkinkan ditanam karena kan ada sumur ladang," ujarnya.
Sampai sekarang belum ada petani maupun kelompok yang mengajukan bantuan terhadap kebutuhan pompa air dan sejumlah peralatan pertanian lainnya. "Secara formal meminta belum ada. Namun dari kunjungan kami sudah ada yang ditengarai butuh, kalau butuh kita arahkan ke kabupaten dan kota dulu, tapi kami tetap siap," katanya.
Di sisi lain, DPKP DIY juga belum menerima laporan resmi soal adanya lahan pertanian yang gagal panen di wilayah setempat. "Resminya belum, tetapi kalau gejolak sudah ada terdengar di lapangan soal terancam kekeringan terutama wilayah Gunungkidul, tapi tidak banyak dan penanganannya masih kita serahkan ke kabupaten/kota," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Omzet pedagang pasar rakyat Bantul turun sekitar 30%. Belanja daring, sayur keliling, toko jejaring hingga SPPG jadi faktor penyebab.
Kejati DIY menetapkan ABW sebagai tersangka dugaan korupsi kelonggaran tarik pinjaman senilai sekitar Rp1,66 miliar di Wonosari.
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Minyak jelantah dari MBG, KDMP, rumah tangga hingga restoran dijajaki Pertamina sebagai bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan.
Selama 56 tahun, SHARP telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, mengikuti perubahan kebutuhan rumah tangga, perkembangan teknologi.
Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan pasar karbon Indonesia harus berbasis aksi iklim nyata, bukti kredibel, dan tata kelola berintegritas.