Ketua Bawaslu Bantul: Saatnya Berkontribusi demi Demokrasi yang Berkualitas

Harianjogja.com, BANTUL—Bayangan akan demokrasi yang berkualitas sudah membuncah di benak Didik Joko Nugroho sejak muda. Kini, dengan menyandang sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, dia merasa inilah saat yang tepat untuk berkontribusi mewujudkan impiannya itu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Didik Joko Nugroho telah terlibat dalam kepemiluansejak muda. Aktivitasnya tersebut sejalan dengan komitmennya untuk berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Sebelum terjun dalam pengawasan pemilu melalui Bawaslu, Didik terlibat dalam pemantauan pemilu dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Bantul pada 1999. Saat itu, Didik yang masih berusia sekitar 19 tahun, atau masih mahasiswa tersebut sudah tertarik sebagai pemantau pemilu. 

“Itu persinggungan saya yang pertama kali dalam pemilu. Saya menjadi koordinator Kabupaten [Bantul] JPPR dalam pemilu pascareformasi,” katanya, Senin (25/9/2023). 

Setelah itu, keinginan Didik untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia semakin terpupuk. Dia pun kemudian kembali berkutat dalam dunia kepemiluan. 

“Motivasi awal saya karena kami bagian anak muda pada saat itu. Ketika itu saya masih mahasiswa [1999]. Kami ingin berkontribusi untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia sesuai kapasitas dan wilayah,” kata pria kelahiran Bantul, 29 Juni 1980 itu.

Setelah lulus sebagai sarjana antropologi UGM, dia pun sempat tergabung dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2004-2009.

Kemudian sejak 2013, Didik bergabung dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul,  pada 2018, Didik terpilih sebagai ketuanya.

Sebelum masa jabatannya sebagai Ketua KPU Bantul habis, lulusan Magister Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD tersebut pun melabuhkan diri ke Bawaslu Bantul. 

Pilihan untuk bergabung di Bawaslu Bantul berasal dari keinginannya untuk mengonsolidasikan pemantauan pemilu di wilayah tersebut. 

Membingkai Demokrasi

Dalam perjalanan panjangnya dalam mengarungi dunia kepemiluan, Didik membingkai kondisi demokrasi di Indonesia semakin baik dari waktu ke waktu.

Dilihat dari sisi regulasi, proses penyelenggaraan dan keterlibatan masyarakat menurutnya semakin menggambarkan potret demokrasi yang baik.

Meski begitu, kata Didik, masih ada tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, terutama di Bantul. Beberapa tantangan tersebut di antaranya adanya politik transaksional, ujaran kebencian (hate speech), politisasi sara, dan apatisme politik. 

Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Bantul adalah membentuk program berbasis kewilayahan untuk mendorong masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam pengawasan kepemiluan.

Di tingkat masyarakat juga dibentuk adanya Desa Antipolitik Uang (APU). Melalui Desa APU, masyarakat diajak berpartisipasi dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. 

Selain itu Bawaslu Bantul juga menggandeng beberapa komunitas antara lain pramuka, dan komunitas disabilitas untuk dapat memberikan informasi mengenai kepemiluan kepada seluruh lini masyarakat dan menguatkan peran pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.