Pemkab Kulonprogo Terbitkan Angka Stunting Terbaru, Begini Hasilnya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk KB) menerbitkan hasil pengukuran antopometri balita pada 2023.

Pengukuran antopometri adalah pengukuran tubuh yang meliputi tinggi dan berat badan. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa angka tengkes atau stunting di Kulonprogo turun sebesar 0,48%.

Kepala Bidang Keluarga Berencana DPMD Dalduk KB Kulonprogo, Siti Sholikhah mengatakan pihaknya menjadi leading sector penanganan tengkes di Kulonprogo. Kendati begitu, Dinkes setempat memiliki pernah yang lebih besar terkait pengukuran dan monitoring tumbuh kembang balita.

"Pengukuran dilakukan di bulan Februari dan Agustus 2023. Hasil pengukuran Agustus kemarin merupakan hasil untuk tahun ini, yaitu angka tengkes turun meski sedikit," kata Siti dihubungi, Sabtu (4/11/2023).

Siti menambahkan pengukuran tersebut dilakukan oleh kader posyandu. Lalu hasilnya diinput oleh pihak puskesmas ke aplikasi Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Melalui aplikasi itu, angka tengkes tahun 2023 tercatat sebesar 9,49% dibandingkan tahun sebelumnya 9,97%. "Ada penurunan 0,48 persen. Target kami penurunan di bawah dua digit. Tapi kami masih menunggu juga hasil survei kesehatan indonesia (SKI)," katanya.

Menurut dia, angka tengkes tersebut belum dapat dikatakan mewakili kondisi balita di Kulonprogo keseluruhan. Pasalnya, hanya 87,95% balita yang dapat disasar posyandu untuk pengukuran antopometri. Dengan begitu 13% sisanya tidak terpantau oleh posyandu.

"Kalau keakuratan ketika balita diperiksa atau diukur itu iya akurat. Tapi kalau membicarakan apakah angka tengkes itu mewakili seluruh balita di Kulonprogo ya tidak. Tingkat kehadiran ke posyandu juga tidak 100 persen," ucapnya.

Lebih jauh, Siti menjelaskan upaya menurunkan angka tengkes telah dilakukan tahun 2023 melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Anggaran yang dipakai melalui Dana Keistimewaan. Hanya saja memang belum semua ibu hamil mendapat makanan tambahan berupa dua butir telur per hari sampai hari ke-90.

"Belum semua ibu hamil dapat makanan tambahan. Baru ada empat kapanewon yang tercapai dan itu kan prioritas karena jadi lokus penanganan kemiskinan. Itu baru yang pakai Dana Keistimewaan. Kalau dari Pemkab Kulonprogo belum karena anggaran beluma ada. Pemkab katanya mengkaji ulang," lanjutnya.

BACA JUGA: Tekan Stunting di DIY, Sultan: Perbaiki Gizi Masyarakat!

Tahun 2024, Dana Keistimewaan masih akan jadi tumpuan untuk memberi makanan tambahan bagi ibu hamil. Hanya saja penggunaannya diprioritaskan untuk wilayah miskin.

DPMD Dalduk KB juga telah menginisiasi program Bapak Asuh untuk penanganan tengkes meski tahun ini belum terealisasi. Program ini diharapakan dapat mengkover kapanewon lain yang tidak tersasar Danais untuk makanan tambahan ibu hamil.

"Melalui kampung berkualitas [KB] harapan kami dapat memberikan pemberian makanan tambahan [PMT] kepada ibu hamil sampai baduta yang berisiko tengkes. Anggarannya nanti ya dari orang-orang yang mampu [secara perekonomian] dan mitra lain. Itu kan program Bapak Asuh," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kulonprogo, Slamet Riyanto, mengatakan pengukuran antopometri dan publikasi hasilnya merupakan aksi ke tujuh dari delapan aksi konvergensi/integrasi percepatan penurunan stunting kabupaten.

Delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting antara lain analisa situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup/Perwali tentang peran desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan.

"Dari pengukuran antopometri diperoleh hasil persentase balita stunting di Kulonprogo tahun 2023 ada 9,49 persen. Kapanewon dengan persentase stunting terendah adalah Pengasih, sedangkan persentase stunting tertinggi yakni Kapanewon Samigaluh," kata Slamet.

Slamet menambahkan selama ini Pemkab telah melakukan upaya percepatan penurunan tengkes yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, dan Desa.

Intervensi spesifik atau secara langsung meliputi imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, serta monitoring tumbuh kembang balita di Posyandu. Sedangkan intervensi sensitif atau intervensi tidak langsung seperti penyediaan air dan sanitasi bersih, penanggulangan kemiskinan, dan edukasi kesetaraan gender (K3).

“Pada usia balita kami telah berikan PMT. Pada usia remaja diberikan penyuluhan dan pada remaja putri diberi tablet tambah darah [TTD]. Pada ibu hamil dilakukan ANC [Ante Natal Care] untuk mempersipkan calon bayi dan persalinannya yang sehat. Dana yang kami pakai berasal dari DAK, BOK,  juga dana APBD,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.