Bawaslu Bantul Ingatkan Parpol Hindari Kampanye Berbau SARA

Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, Didik Joko Nugroho mengingatkan semua partai politik peserta pemilu 2024 untuk menghindari kampanye dan konten kampanye yang berbau  Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Hal itu disampaikan dalam acara rapat koordinasi yang digelar Bawaslu Bantul dengan tema 'Pelanggaran Politisasi SARA dalam Masa Kampanye Pemilu 2024,  di Hotel Pandanaran, Jalan Prawirotaman no 38, Mergangsan, Jogja, Kamis (23/11/2023).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri semua perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 di Bantul, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kejaksaan, kepolisian, TNI, Kesbangpol Bantul, Kemenag, ormas keagamaan, hingga organisasi kepemudaan.

Didik mengatakan sejauh ini politisasi SARA belum merebak di Bantul, meski secara umum DIY masuk tiga besar nasional rawan politisasi isu SARA. Namun demikian pihaknya melakukan antisipasi, salah satunya melalui rapat koordinasi tersebut.

“Partai politik dalam materi kampanye yang bermuatan SARA terutama dua hal isu SARA yang sering digunakan isu etnis sama isu agama. Saya sampaikan secara komplit jangan menggunakan  isu SARA di materi kampanye," katanya.

Ia juga mengharapkan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga agar Bantul kondusif dan terbebas dari hal-hal yang berbau SARA dalam pemilu 2024 ini.

"Kita meminta FKUB untuk kemudian memberikan perhatian khusus dalam proses kampanye ini untuk selalu di sampaikan di jejaring FKUB,” ujarnya.

BACA JUGA: Wilayah DIY Tertinggi Ketiga Rawan Politisasi Isu SARA saat Pemilu 2024

Selain itu, Didik tidak menampik bahwa potensi pelanggaran selama masa kampanye pasti ada. Karena itu pihaknya mengingatkan agar semua peserta pemilu untuk mentaati aturan dan menghindari pelanggaran selama masa kampanye ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib menyampaikan tingkat kerawanan politisasi SARA di DIY memang cukup tinggi. Hal itu karena penggunaan media sosial (medsos) di di DIY ini juga tinggi karena selain dari jumlah penduduk, banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah bermukim di wilayah DIY.

Besarnya pemakaian medsos itu berimplikasi pada kerawanan masuknya isu isu negatif menyongsong pemilu 2024 seperti informasi hoaks dan informasi-informasi berbau SARA. "Ini tentu saja, sesuatu yang memprihatinkan. Karena itu kita harus bersama sama untuk memitigasi agar situasinya tidak semakin buruk," ujarnya.

Menurutnya, ada dampak buruk kaitannya politisasi SARA melalui media sosial. Karena dapat mengakibatkan penerima pesan yang bernada SARA itu tidak dapat berpikir obyektif dan rasional saat memilih salah satu calon di kontestasi Pemilu.

Sebagai upaya untuk menangkal maraknya isu SARA di media sosial, kata Najib, Bawaslu pusat telah bekerja sama dengan layanan jejaring media sosial untuk menyaring konten-konten yang mengarah ke isu SARA. Disamping itu juga melakukan edukasi masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang diterima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.